Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Puji Kementerian PPN/Bappenas dalam Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah

Kompas.com - 19/12/2018, 12:11 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sinkronisasi program nasional dan daerah menjadi salah satu tantangan dalam aspek tata kelola pemerintah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo dalam acara Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

"Ini rumitnya Indonesia tetapi dalam konteks konsolidasi demokrasi lewat pilkada, ini ternyata sekarang bisa diwujudkan dengan baik," kata Tjahjo, Selasa.

Menurut dia, keberhasilan tersebut tak lepas dari peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Tjahjo mengatakan, kementerian tersebut memiliki peran strategis yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk merumuskan strategi pembangunan nasional.

Kemudian, sinkronisasi antara program nasional dan daerah dalam berbagai aspek dan dimensi dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Selain itu, ujar Tjahjo, kementerian yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro itu juga perlu memastikan pelaksanaan program tersebut di berbagai level pemerintahan.

"Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional, memastikan program-program strategis nasional harus bisa terlaksana di tingkat provinsi, kabupaten/kota, seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur, walikota terpilih," kata Tjahjo.

Baca juga: Pembangunan Daerah Tertinggal Dongkrak Pengembangan Seni, Budaya, dan Lingkungan

"Ini strategi yang sudah berjalan dalam 4 tahun, dalam hubungan tata kelola pemerintahan," lanjut dia.

Tjahjo mengatakan, sinergisitas antara pemerintah daerah dan pusat juga menjadi salah satu program pemerintahan Jokowi yang tercantum dalam Nawacita.

"Kebijakan politis presiden terpilih, Pak Jokowi, dalam konteks membangun hubungan tata kelola pemerintahannya, jelas dalam Nawacita, salah satu poinnya membangun hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam konteks semakin efektif dan efisien," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com