Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Puji Kementerian PPN/Bappenas dalam Sinkronisasi Program Nasional dan Daerah

Kompas.com - 19/12/2018, 12:11 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, sinkronisasi program nasional dan daerah menjadi salah satu tantangan dalam aspek tata kelola pemerintah Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Tjahjo dalam acara Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

"Ini rumitnya Indonesia tetapi dalam konteks konsolidasi demokrasi lewat pilkada, ini ternyata sekarang bisa diwujudkan dengan baik," kata Tjahjo, Selasa.

Menurut dia, keberhasilan tersebut tak lepas dari peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca juga: Mendagri Tekankan Pentingnya Perencanaan Pembangunan Daerah

Tjahjo mengatakan, kementerian tersebut memiliki peran strategis yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk merumuskan strategi pembangunan nasional.

Kemudian, sinkronisasi antara program nasional dan daerah dalam berbagai aspek dan dimensi dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang).

Selain itu, ujar Tjahjo, kementerian yang dipimpin oleh Bambang Brodjonegoro itu juga perlu memastikan pelaksanaan program tersebut di berbagai level pemerintahan.

"Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional, memastikan program-program strategis nasional harus bisa terlaksana di tingkat provinsi, kabupaten/kota, seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur, walikota terpilih," kata Tjahjo.

Baca juga: Pembangunan Daerah Tertinggal Dongkrak Pengembangan Seni, Budaya, dan Lingkungan

"Ini strategi yang sudah berjalan dalam 4 tahun, dalam hubungan tata kelola pemerintahan," lanjut dia.

Tjahjo mengatakan, sinergisitas antara pemerintah daerah dan pusat juga menjadi salah satu program pemerintahan Jokowi yang tercantum dalam Nawacita.

"Kebijakan politis presiden terpilih, Pak Jokowi, dalam konteks membangun hubungan tata kelola pemerintahannya, jelas dalam Nawacita, salah satu poinnya membangun hubungan pemerintah pusat dan daerah, dalam konteks semakin efektif dan efisien," kata Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com