Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sebut Humas Jadi Fungsi Utama Polri

Kompas.com - 17/12/2018, 11:47 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, perkembangan teknologi dan informasi yang pesat membuat Divisi Humas Polri dituntut bisa memperkuat sistem informasi, sistem komunikasi, dan manajemen kerja.

Hal itu dilakukan untuk mempermudah kegiatan dan rencana kerja Polri.

Tito menyampaikan hal tersebut pada acara "Konsolidasi, Analisis, dan Evaluasi Tim Multimedia Humas Polri Tahun 2018" di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/12/2018). 

“Betapa peran penting humas ini sehingga tidak berlebihan dua tahun lalu saya pernah menyampaikan kalau di Polri ada lima fungsi utama: reserse, intel, sabhara, lantas (lalu lintas) dan binmas (bimbingan masyarakat), maka harusnya saat ini berpikir bahwa humas fungsi utama yang ke-enam,” kata Tito. 

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Serius Tangani Pembalakan Liar

Tito mengatakan, humas kepolisian harus senantiasa bisa bekerja sama dengan media, baik formal maupun informal. Kerja sama juga harus dijalin dengan media konvensional maupun mainstream.  

Kerja sama, kata Tito, bisa dilakukan dengan kegiatan informal, seperti mengadakan pertemuan atau forum diskusi. Hal itu bertujuan agar media dapat membantu tugas kepolisian dalam rangka menciptakan stabilitas keamanan.

"Ngobrol, diskusi, makan sama-sama atau kegiatan outdoor dengan teman-teman media dilakukan, sehingga terbangun satu kesamaan pandangan jika berbicara kepentingan bangsa dan negara dan stabilitas keamanan. Ini hanya bisa diwujudkan melalui komunikasi," ujar Tito.

Tito juga berharap, fungsi Humas Polri ditingkatkan baik dari segi rekrutmen dan pembinaan karier.

“Humas harus didukung oleh sistem informasi yang bagus, sistem yant bisa connect satu sana lain memiliki big data sehingga kasus-kasus atau hal-hal yang positif bisa dimasukkan dalam kegiatan dan bisa diseleksi mana yang bisa dipublish,” kata Tito.

Tito menuturkan, rekrutmen Humas Polri harus memiliki kualitas, jaringan yang luas, dan kompetensi yang bagus.

Baca juga: Polri Kirim 378 Personel ke Afrika untuk Misi Perdamaian PBB

Menurut Tito, informasi mengenai kepolisian mendapat perhatian dari publik, seperti penangkapan terkait kriminalitas, penangkapan terorisme, pengungkapan narkotika, atau informasi terkait keributan bahkan kerusuhan.

Menurut Tito, Divisi Humas Polri harus mengelola isu-isu yang beredar di masyarakat sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi Polri.

“Bila jaringan humas hidup bukan hanya kita (Polri) mendikte publik dengan informasi yang berhubungan dengan Kepolisian, tapi mampu mendikte opini publik di ruang yang lain,” kata Tito.

Kompas TV Mabes Polri setidaknya menerima hampir seribu laporan kasus <em>body shaming</em> atau penghinaan bentuk tubuh hingga akhir 2018. Beberapa orang pun telah diselidiki dengan sejumlah kasus berbeda. Namun dibalik masifnya pelaporan pro dan kontra muncul di masyarakat. Seperti apa? Berikut penelusuran tim Gelar Perkara untuk anda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com