Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Sebut Pendukung Jokowi Bukan Kader, Ini Kata Jubir Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 14/12/2018, 21:08 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Irma Suryani mengkritik langkah Partai Amanat Nasional (PAN) yang seolah-olah tidak konsisten dalam menyikapi kader PAN di Sumatera Selatan yang mendukung Jokowi-Ma;ruf.

Pernyataan Irma merujuk pada Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno yang meminta DPW PAN Sumsel memberikan sanksi bagi kader PAN di provinsi tersebut yang mendukung Jokowi-Ma'ruf. Namun Eddy pula yang menyebut bahwa mereka yang mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi-Ma'ruf sebagian besar bukan kader PAN.

"Kalau kemudian setelah itu (dianggap bukan kader PAN), loh kan mereka sendiri mengakui kok bahwa mereka akan dipecat. Kalau mereka itu bukan ketua DPW, ngapain dipecat?" ujar Irma dalam konferensi pers di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/12/2018).

"Kalau mereka (pimpinan PAN) enggak mengakui, ngapain dipecat? Kan bukan itu bagian dari mereka. Tapi kalau mereka akan pecat, artinya itu merupakan bagian dari mereka. Jadi enggak usah bersilat lidah macam-macam lah," lanjut dia.

Baca juga: Sekjen PAN Menduga Kader Palsu PAN Ingin Cari Keuntungan dari Tim Jokowi-Maruf

Irma mengatakan, warga Sumsel pasti mengetahui bahwa orang-orang yang mendeklarasikan diri mendukung Jokowi itu merupakan kader PAN.

Menurut Irma, mereka tidak menaati arahan partainya untuk mendukung capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lantaran mengikuti suara hati dan suara rakyat. Irma yakin mereka sangat merasakan pembangunan yang dilakukan Jokowi melalui pemerintahannya.

Ia sekaligus menyoroti pendapat elite PAN yang mengatakan bahwa kadernya yang mendukung Jokowi- Ma'ruf hanyalah segelintir.

"Kalau kemudian dikatakan, ah itu hanya segelintir orang, loh? Memang dimulai dari segelintir orang. Pasti nanti akan ikut semua. Karena faktanya, teman-teman di Sumsel itu bisa mulai melihat bahwa yang membangun di Indonesia ini, ya Pak Jokowi," ujar Irma.

Diberitakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menyesalkan adanya sejumlah kader partainya di Sumatera Selatan yang mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Sikap itu bertentangan dengan keputusan partai yang sejak awal mengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menginstruksikan DPW PAN Sumatera Selatan untuk mengambil tindakan tegas.

"Kami instruksikan kepada DPW PAN Sumsel untuk segera menyampaikan informasi dan fakta di lapangan kepada DPP dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap kader yang mbalelo," kata Eddy dalam keterangan tertulisnya, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: PAN: Mereka Bukan Kader, Mungkin Orang yang Disewa, Dipakaikan Baju PAN untuk Foto

Namun, sehari setelah itu, Eddy kembali mengeluarkan pernyataan, yakni sebagian besar yang mengklaim dan mendeklarasikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf bukan kader PAN di Sumatera Selatan.

Dari 25 orang yang ikut deklarasi, hanya dua orang yang tercatat sebagai kader PAN.

"Dua pentolannya itu adalah kader yang tidak aktif dan tidak produktif. Makanya kami enggak pernah minta dia duduk di kepengurusan," ujar Eddy ketika dihubungi, Jumat (14/12/2018).

"Dan yang di belakang-belakang yang ada di foto itu malah bukan kader sama sekali. Itu mungkin hanya orang yang disewa, dipakaikan baju PAN untuk ikut berfoto," tambah Eddy.

Kompas TV Kendati dikabarkan dicopot sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Kalimantan Selatan, Muhidin, masih memimpin rapat.<br /> <br /> Muhidin yakin masih tetap sebagai Ketua PAN di Kalimantan Selatan.<br /> <br /> Pencopotan karena Muhidin dan pengurus PAN di Kalimantan Selatan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan capres cawapres Joko Widodo &ndash; Ma&rsquo;ruf Amin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com