Ketua KPAI Nilai Langkah MK Tepat dalam Menghapus Perkawinan Anak

Kompas.com - 14/12/2018, 11:12 WIB
Ilustrasi pernikahan dini. UnicefIlustrasi pernikahan dini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI) Susanto menilai, putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang memerintahkan DPR mengubah Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam tenggat waktu tiga tahun menunjukkan keseriusan negara menghapus perkawinan usia anak.

"Putusan MK merupakan langkah positif untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia Indonesia, khususnya masa depan anak-anak, dengan mengubah UU Perkawinan," kata Susanto kepada Kompas.com , Jumat (14/12/2018).

Baca juga: Pemohon Gugatan UU Perkawinan Menilai Presiden Bisa Keluarkan Perppu

Batas usia 16 tahun bagi perempuan untuk menikah tidak selaras dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

"Dalam UU Perlindungan Anak, usia anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan," paparnya.

Maka dari itu, Pasal 7 Ayat (1) tersebut menunjukkan kerentanan anak perempuan menjadi korban dalam perkawinan di usia dini.

Ketua KPAI Susanto saat ditemui di gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (23/11/2018). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Ketua KPAI Susanto saat ditemui di gedung Komnas HAM, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Kuasa Hukum Pemohon Sesalkan Batas Waktu Tiga Tahun Perubahan UU Perkawinan

Tak ayal, hal itu berpotensi meningkatkan jumlah angka kematian ibu dan balita.

"Lebih jauh lagi, perkawinan anak juga berdampak pada kualitas keluarga. Padahal, mereka akan mengasuh anak di kemudian hari," tutur Susanto.

"Dengan demikian, perkawinan usia anak akan berdampak terhadap performa indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang," lanjutnya.

Baca juga: Tenggat 3 Tahun bagi DPR untuk Mengubah UU Perkawinan Dinilai Moderat

Sebelumnya, MK menyebut Indonesia berada dalam darurat perkawinan saat para hakim MK memutuskan uji materi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam pasal tersebut tercantum bahwa adanya perbedaan batasan usia perkawinan berdasarkan jenis kelamin, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Tak pelak, timbul gugatan atas pasal tersebut yang dinilai diskriminasi dan upaya untuk menaikkan batas umur bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Ini Daftar 15 Jurnalis Pemenang Lomba Karya Jurnalistik 2020 BPJS Kesehatan

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Pimpinan Komisi III DPR Bantah KPK Jadi Lemah pada Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Jusuf Kalla Tiba di Arab Saudi, Tindak Lanjuti Pembangunan Museum Peradaban Islam

Nasional
Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Terungkap, Penyebab hingga Peran Tersangka dalam Kasus Kebakaran Kejagung Menurut Polisi

Nasional
Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Naskah UU Cipta Kerja yang Kembali Berubah di Tangan Istana...

Nasional
Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Ibas Minta Pemerintah Lebih Perhatikan UMKM di Masa Pandemi

Nasional
Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Dialog 70 Menit Jusuf Kalla dengan Paus di Vatikan, Bahas Apa?

Nasional
Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Ditelepon Jokowi, Luhut Sebut Rencana Vaksin November Mungkin Molor

Nasional
Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Begini Proses Terjadinya Kebakaran Kejagung Versi Ahli...

Nasional
Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Soroti Sektor Tambang Batu Bara di UU Cipta Kerja, Jatam Sebut Itu Bukan untuk Rakyat

Nasional
Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Jokowi: Industrialisasi Hutan Masih Jadi Sektor Ekonomi Paling Penting

Nasional
Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Yurianto Kini Jadi Staf Ahli, Ini Pesan Menkes Terawan

Nasional
Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Lewat Satelit, Polisi Hanya Temukan Satu Titik Api dalam Kebakaran Kejagung

Nasional
Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Ditanya Dasar Hukum Hapus Satu Pasal di UU Cipta Kerja, Ini Jawaban Istana

Nasional
Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Berkas Perkara Djoko Tjandra Dilimpahkan ke PN Tipikor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X