Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Gelar Pertemuan dengan Parpol Bahas Data Pemilih

Kompas.com - 13/12/2018, 23:18 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pertemuan dengan partai politik peserta Pemilu 2019, Kamis (13/12/2018).

Pertemuan itu untuk membahas persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan (DPT) II yang akan dilakukan Sabtu (15/12/2018).

Selain partai politik, KPU juga mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Baca juga: KPU Coret 2.101 Nama Pemilih Meninggal Dunia di Sulteng

Menurut Ketua KPU Arief Budiman, partai politik, Bawaslu, maupun Dukcapil boleh memberikan masukan, catatan, hingga evaluasi kepada KPU mengenai data pemilih pemilu.

"Mereka boleh memberikan masukan,sambil melihat data dan memberikan catatan, mengevaluasi, silakan saja. Pokoknya hal-hal yang belum cocok kita selesaikan malam ini," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Hadir dalam pertemuan yang digelar KPU, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan, kedatangan pihaknya ke KPU bertujuan untuk menanyakan progres pencocokan dan penelitian daftar pemilih Pemilu.

Baca juga: Perbaikan DPT, Jumlah Pemilih di Depok Menjadi 1.309.338 Orang

Sebab, beberapa waktu lalu, masih ditemukan jutaan data pemilih ganda dan pemilih yang sudah punya e-KTP tetapi belum masuk ke DPT.

"Ini kan pendahuluan dari rapat yang akan dilaksanakan KPU tanggal 16 desember mengambil keputusan DPT tahap ketiga," ujar Muzani.

"Di mana DPT tahap ketiga ini adalah diperkirakan DPT akhir sebelum KPU melakukan pencetakan surat suara," sambung dia.

Baca juga: DPT Diperbaiki, Pemilih di Jombang Menjadi 1.001.817 Orang

 

Pertemuan antara KPU dengan partai politik dipimpin langsung oleh Ketua KPU Arief Budiman. Terpantau pula komisioner KPU Viryan Aziz dan Evi Novida Ginting Manik.

Komisioner Bawaslu Mochammad Affifudin juga tampak menghadiri acara tersebut.

Sementara dari pihak partai politik, tampak Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Paryak Berkaya Priyo Budi Santoso, dan tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Habiburokhman.

Baca juga: Gerindra DKI Pertanyakan 2.610 Penyandang Masalah Kejiwaan Masuk DPT

Selain itu, hadir Ketua Bidang Pemenangan Presiden PBB Sukmo Harsono, Wasekjen PSI Satia Chandra Wiguna, dan beberapa perwakilan partai lainnya.

KPU sejauh ini sudah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak dua kali. Penetapan pertama dilakukan 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Pada tanggal tersebut, jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Baca juga: Timses Prabowo-Sandiaga Minta Parpol Koalisi di Daerah Pastikan DPT Valid

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya dibersihkan, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Hingga Kamis (15/11/2018) KPU menghimpun data pemilih sementara berjumlah 189.144.900 pemilih. Data itu dihimpun dari 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran pasca DPT hasil perbaikan I dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I).

Lantaran masih ada KPU provinsi yang masih belum selesai melakukan pemutakhiran, maka dilakukan perpanjangan waktu 30 hari, atau 15 Desember 2018, untuk proses penyempurnaan.

Kompas TV Terkait penemuan ribuan KTP Elektronik yang dibuang di Jakarta Timur Komisi Pemilihan Umum memastikan hal itu tidak akan memengaruhi daftar pemilihan tetap yang akan ditetapkan 15 Desember mendatang. Kepala biro teknis masyarakat KPU Nur Syarifah menyatakan penetapan daftar pemilih tetap pada 15 Desember mendatang sudah final pasalnya data yang didapat KPU dari Kementerian Dalam Negeri sebelum DPT yakni daftar pemilih potensial atau dp4.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com