Pasca-Putusan MK, Komisi VIII Akan Revisi Aturan Usia Perkawinan Bagi Perempuan

Kompas.com - 13/12/2018, 20:18 WIB
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menuturkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) terkait perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan.

Ace mengatakan Komisi VIII bakal segera membahas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

"Apa yang sudah diputuskan Mahkamah Konstitusi harus segera ditindaklanjuti DPR untuk melakukan revisi UU Perkawinan tersebut. Jadi menurut kami, putusan MK patut disambut dengan baik," ujar Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Melalui putusannya, MK menyetujui perubahan batas usia menikah yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

MK menilai batas minimal usia perkawinan perempuan 16 tahun bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Perlindungan Anak. 

Baca juga: MK: Aturan Batas Usia Perkawinan Perempuan Perlu Direvisi

UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Sehingga siapa pun yang masih berusia di bawah 18 tahun masih termasuk kategori anak-anak.

Kendati demikian, MK menegaskan tak bisa merevisi UU tersebut karena lembaga yang memiliki kewenangan itu adalah DPR.

Ace menyatakan sepakat dengan putusan MK tersebut. Ia memandang, jika dilihat dari aspek hukum, perbedaan batas usia antara laki-laki dan perempuan menimbulkan diskriminasi.

"Aspek hukum harus mempertimbangkan tanpa ada diskriminasi. Kalau dalam UU Perkawinan sebelumnya kan laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun," kata Ace.

Namun, politisi dari Partai Golkar itu belum bisa memastikan apakah revisi UU Perkawinan sudah bisa masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2019.

Batas waktu tiga tahun yang diberikan MK untuk mengubah aturan mengharuskan UU Perkawinan masuk dalam Prolegnas.

"Itu harusnya segera untuk masuk dalam Prolegnas ya. Tapi ini harus dibicarakan dengan pimpinan dewan apakah UU Perkawinan masuk dalam Prolegnas tahun sekarang atau tahun depan. Nanti kami bahas lebih lanjut," tutur Ace.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Panglima TNI Minta Babinsa Ikut Sosialisasikan Kebiasaan Baru

Nasional
Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Pemerintah Beri Santunan Rp 300 Juta untuk 22 Tenaga Medis Penerima Bintang Tanda Jasa

Nasional
Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Amien Rais Sebut Perkembangan Politik di Era Jokowi Semakin Kurang Demokratis

Nasional
KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

KPK Selidiki Kasus Korupsi di Balik Mundurnya Kepsek di Indragiri Hulu

Nasional
Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 4 Modus Politisasi SARA yang Potensial Terjadi di Pilkada 2020

Nasional
Klaster Sekolah  Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Klaster Sekolah Bermunculan, Ini Komentar Satgas Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Wapres Minta Kementerian Bangun Kepercayan Publik soal Penanganan Covid-19

Nasional
Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Saat Sri Mulyani Mengenang 'Tukang Mebel' 22 Tahun Lalu yang Kini Jadi Presiden

Nasional
Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Doni Monardo Daftar Jadi Relawan Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Wapres Minta Kementerian/Lembaga Siapkan Skenario jika Tak Bisa Serap Anggaran

Nasional
Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Jerinx Ditahan, Ini Pesan Satgas Covid-19 untuk Figur Publik

Nasional
Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Masker Medis Bekas Dijual Lagi, Kemenkes: Jangan Buang Sembarangan

Nasional
Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Sebaran 2.098 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi dengan 608

Nasional
Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Polri Dukung Pemberian Sanksi Sosial untuk Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Kemenlu: 718 WNI Jemaah Tabligh Masih di Luar Negeri, 701 di India

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X