JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pembangunan 699 hunian sementara (huntara) di Sulawesi Tenggara pasca bencana gempa dan tsunami, akan selesai akhir Desember 2019.
"Memang rencana huntara akan selesai akhir bulan ini," kata Kalla usai memimpin rapat terbatas penanggulangan Gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018).
Pemerintah, kata Kalla, belum bisa membangun 1.200 huntara seperti yang ditargetkan sebab terkendala ketersediaan lahan.
Baca juga: 116 Huntara Sulteng Siap Huni Desember 2018
Kendala lainnya yaitu, banyak lahan yang masuk dalam kategori merah, yakni tak boleh didirikan bangunan karena rawan terjadi likuefaksi.
Adapun daerah yang masuk kategori kuning, yang berarti rawan gempa, juga tak boleh didirikan bangunan baru.
Saat ini pemerintah baru sanggup merencanakan untuk membangun 699 unit huntara karena ketersediaan lahan baru sebatas itu.
Baca juga: BUMN Bangun 550 Huntara bagi Korban Gempa
Dari jumlah tersebut, yang terealisasi dan kini sedang dibangun sebanyak 458 unit huntara.
"Ya ini sebenarnya memang ada yang mundur, ada on schedule, ini kan khususnya di Sulawesi Tengah perlu ada diputuskan daerah merah, dan daerah kuning," lanjut dia.
Sementara itu proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan untuk pembangunan rumah yang rusak berat di NTB baru mencapai 50 persen.
Baca juga: Fakta Baru Bencana Sulteng, Temuan Jenazah Saling Berpelukan hingga Pembangunan Huntara
Pemerintah menjatah Rp 50 juta untuk masing-masing rumah. Adapun jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 74.092 unit.
Dari jumlah tersebut, rumah yang sedang dibangun sebanyak 2.142 unit.
Kalla mengatakan semua pihak terkait bersepakat untuk mempercepat penyelesaian penanggulangan gempa di NTB dan Sulawesi Tengah.
Baca juga: Gotong Royong Bangun Huntara untuk Palu, Ini Rancangan dan Bentuknya
"Kami memutuskan semua mempercepat, Lombok itu mempercepat pembuatan komponen-komponennya, dan di Palu segera menetapkan di wilayah mana kita relokasi dan pembangunan rumah rakyat," ujar Kalla.
Rapat turut dihadiri Menter Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.