Salin Artikel

Kalla Sebut Pembangunan Sebagian Huntara di Sulawesi Tengah Rampung Akhir Tahun

"Memang rencana huntara akan selesai akhir bulan ini," kata Kalla usai memimpin rapat terbatas penanggulangan Gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/12/2018). 

Pemerintah, kata Kalla, belum bisa membangun 1.200 huntara seperti yang ditargetkan sebab terkendala ketersediaan lahan.

Kendala lainnya yaitu, banyak lahan yang masuk dalam kategori merah, yakni tak boleh didirikan bangunan karena rawan terjadi likuefaksi.

Adapun daerah yang masuk kategori kuning, yang berarti rawan gempa, juga tak boleh didirikan bangunan baru.

Saat ini pemerintah baru sanggup merencanakan untuk membangun 699 unit huntara karena ketersediaan lahan baru sebatas itu.

Dari jumlah tersebut, yang terealisasi dan kini sedang dibangun sebanyak 458 unit huntara.

"Ya ini sebenarnya memang ada yang mundur, ada on schedule, ini kan khususnya di Sulawesi Tengah perlu ada diputuskan daerah merah, dan daerah kuning," lanjut dia.

Sementara itu proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan untuk pembangunan rumah yang rusak berat di NTB baru mencapai 50 persen.

Pemerintah menjatah Rp 50 juta untuk masing-masing rumah. Adapun jumlah rumah yang akan dibangun sebanyak 74.092 unit.

Dari jumlah tersebut, rumah yang sedang dibangun sebanyak 2.142 unit.

Kalla mengatakan semua pihak terkait bersepakat untuk mempercepat penyelesaian penanggulangan gempa di NTB dan Sulawesi Tengah.

"Kami memutuskan semua mempercepat, Lombok itu mempercepat pembuatan komponen-komponennya, dan di Palu segera menetapkan di wilayah mana kita relokasi dan pembangunan rumah rakyat," ujar Kalla.

Rapat turut dihadiri Menter Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.

https://nasional.kompas.com/read/2018/12/12/19291761/kalla-sebut-pembangunan-sebagian-huntara-di-sulawesi-tengah-rampung-akhir

Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke