Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Jannus TH Siahaan
Doktor Sosiologi

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Peneliti di Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM). Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

Kontemplasi Demokrasi

Kompas.com - 12/12/2018, 16:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DEMOKRASI adalah makan siang para politisi. Undang-undang (rule of law) adalah hidangan penutupnya.

Saat malam, mereka menjadikan partai politik dan topik representasi sebagai santapan. Dan, basa-basi kedaulatan rakyat adalah cemilan saat menonton televisi jelang kantuk menyapa.

Apakah itu salah? Tentu saja tidak. Demokrasi adalah instrumen. Demokrasi adalah alat bagi para politisi untuk unjuk gigi dan mengedepankan kepentingan-kepentinganya, baik jangka pendek ataupun panjang.

Dari sisi teologis, demokrasi adalah alat untuk mengingkari Tuhan. Dalam demokrasi, Tuhan tak berdaulat. Selama rakyat tak bisa menghukum, selama institusi hukum bisa dihindari, hukum tuhan bukanlah sebuah keperluan medesak, sangat jarang dijadikan bahan pertimbangan.

Demokrasi adalah soal rakyat yang dikemas semenarik mungkin di mulut para elite politik. Demokrasi adalah soal rakyat yang diiming-imingi dengan kedaulatan.

Di antara rakyat dan elite, nyatanya terhalang dinding kaca yang sangat tebal, bahkan tak tertembus peluru. Rakyat bisa menyaksikan, tetapi alih-alih menyentuh, suaranya bahkan tak terdengar karena terhalang kaca tebal kedap suara.

Bagi rakyat banyak, demokrasi adalah dongeng. Demokrasi adalah gigauan tidur yang syukur-syukur bisa mengurangi jumlah pengeluaran bulanan.

Demokrasi adalah hadiah tak berharga, tapi lumayan menghibur. Diliburkan saat pemilihan, dihibur saat kampanye. Lumayan toh buat penghilang suntuk dan lelah.

Kadang tak jarang, gara-gara demokrasi, rakyat banyak bisa kebagian baju gratis, sembako cuma-cuma, dan amplop berisikan selembar dua lembar rupiah.

Jadi, demokrasi hanya hiburan bagi rakyat banyak. Basa-basi kedaulatan rakyat adalah kopi pagi hari, bersama sesumbar "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" sebagai pisang gorengnya. Salahkah? Jelas jauh dari salah. Rakyat hanya mengikuti irama.

Itulah realitas Indonesia. Rakyat hanya pengikut. Jangan salahkan rakyat kalau pilkada menjadi mahal. Semakin banyak yang ditebar, semakin banyak permintaan yang datang. Rakyat hanya bermain dengan hukum alam yang ada. Rezeki datang tak boleh ditolak, pamali.

Sekalipun tak ada jaminan akan dicoblos karena hanya Tuhan yang mengetahui tiap-tiap isi hati rakyat, para elite tak pernah jera. Para elite tak berniat untuk jera.

Jelang pilkada serentak, jelang pemilihan legislatif, jelang pemilihan presiden, lobby-lobby mendadak berparameterkan angka. Kursi dihitung dan dikonversikan ke dalam angka tertentu, kemudian lahirlah harga.

Bagi rakyat, mereka hanya menari mengikuti ritme musik yang dimainkan. Rakyat berjoget saat musik dangdut yang dilantunkan. Berdansa saat alunan klasik yang dimainkan. Bahkan mereka siap meliuk-liuk layaknya tarian religius Timur Tengah saat musiknya bernuansa kasidah.

Rakyat Indonesia adalah bagaimana elitenya. Begitulah sejarah sosio-historis negeri ini. Rusak elitnya, rusak kehidupan rakyatnya. Rusak moral elitenya, rakyat semakin menikmati lelehannya.

Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com