Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Banyak yang Ketakutan dengan Kebijakan Satu Peta

Kompas.com - 11/12/2018, 13:47 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyebut, banyak pihak yang merasa khawatir dengan kebijakan Satu Peta yang akhirnya diresmikan pemerintah.

"Inilah kenapa bertahun-tahun kebijakan satu peta ini tidak terealisasi. Sebab, banyak kepentingan, banyak ketakutan, dan kekhawatiran dari yang khawatir," kata Presiden Jokowi saat meresmikan kebijakan Satu Peta di Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Jokowi menjelaskan, kebijakan satu peta ini akan membuat pembangunan nasional lebih terencana.

Di samping itu, secara detail akan diketahui pula siapa saja pemilik-pemilik lahan atau konsesi yang ada di Indonesia.

"Misalnya, ini misalnya, Ibu Sri Mulyani memiliki tanah di mana, ketahuan semuanya. Pak Ketua DPR punya konsensi di mana saja, ketahuan semuanya," kata Jokowi.

"Lama-lama akan kelihatan semuanya nanti. Tapi, yang bisa buka hanya saya," tambah mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Menurut Jokowi, salah satu masalah yang menonjol di Indonesia adalah tumpang-tindih pemanfaatan lahan.

Masalah ini sangat ia rasakan saat memantau pembangunan proyek-proyek infrastruktur selama empat tahun terakhir.

"Saya semakin sadar negara kita terlalu banyak tumpang-tindih pemanfaatan lahan, di mana-mana urusannya itu. Dengan one map policy ini kami harapkan tumpang-tindih ini bisa selesai," katanya.

Ia mencontohkan, di Pulau Kalimantan saja dari luas lahan 19,3 persen mengalami tumpang-tindih pemanfaatan. Belum lagi urusan perbatasan antardesa atau kecamatan.

Oleh karena itu, Jokowi menilai kebijakan satu peta ini sangat penting untuk persoalan tumpang-tindih pemanfaatan lahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com