Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM dan Brimob Luncurkan Buku Saku HAM

Kompas.com - 11/12/2018, 12:49 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Korps Brimob Polri meluncurkan buku saku HAM.

Buku saku tersebut bertujuan agar seluruh jajaran Brimob tetap menjunjung tinggi nilai dan norma HAM dalam menjalankan tugasnya.

"Tugas polisi dalam menjaga dan mengayomi masyarakat harus memenuhi HAM juga. Mudah-mudahan dengan peluncuran ini akan semakin meningkatkan komitmen dari rekan-rekan kepolisian, khususnya Brimob," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik di Gedung Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menambahkan, sebenarnya buku saku tersebut bukanlah buku yang pertama dalam hal kerja sama dengan kepolisian.

Sebelumnya, pada 16 Agustus 2018, Komnas HAM bekerja sama dengan Brimob Kepolisian Daerah Maluku meluncurkan buku saku HAM.

"Buku ini mendorong supaya Brimob ketika bekerja berdasarkan prinsip dan hak asasi manusia. Kemudian, mendorong akuntabilitas bahwa publik juga harus tahu bagaimana kerja aparat, bagaimana operasional di lapangan dalam penegakan hukum mengatasi situasi darurat dan sebagainya," paparnya.

Lebih jauh, Beka menjelaskan, buku saku tersebut berisi soal standar HAM, sistem konstitusi, tugas dan wewenang kepolisian, prosedur ketika menjinakkan bom dan penangkapan teroris.

Baca juga: Kurangi Tindakan Represif, Brimob Susun Buku Saku Terkait HAM

"Buku saku itu lengkap bagaimana kepolisian menjalankan tugasnya sesuai standard HAM. Misalnya, ketika menangkap teroris boleh disiksa atau tidak, apakah keluarganya diberi informasi soal penangkapan atau tidak, seperti itu contoh-contoh konkret-nya," imbuh Beka kemudian.

Adapun buku saku Ham tersebut diluncurkan dalam rangka peringatan Hari HAM Internasional ke-70 yang jatuh setiap 10 Desember.

Kompas TV Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAMmemperingati hari HAM International ke-70 yang jatuh pada 10 Desember sebagai momentum untuk memacu penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM di tanah air. Dalam peringatan yang berlangsung di kawasan Kuningan, Jakarta, konflik agraria menjadi topik utama karena banyaknya aduan masyarakat di tengah masifnya pembangunan infrastruktur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com