Publik Diharap Belajar Dampak Permainan Politik Identitas di Masa Lalu

Kompas.com - 08/12/2018, 00:29 WIB
Kiri ke kanan: Pengamat Politik President University Mohamad Hikam, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Peneliti LIPI Amin Mudzakkir dan Budayan M Sobary dalam diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12/2018) sore. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKiri ke kanan: Pengamat Politik President University Mohamad Hikam, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Peneliti LIPI Amin Mudzakkir dan Budayan M Sobary dalam diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12/2018) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan politik identitas sudah berlangsung sejak lama. Budayawan M Sobary mengatakan, salah satu faktor yang mendorong kemunculan Dekrit Presiden 9 Juli 1959 oleh Soekarno waktu itu adalah pertarungan politik identitas yang begitu keras.

"Di zaman itu, politik identitas saya kira sudah sangat keras tampak mewujud tapi kita tidak terlalu pandai dulu, tidak terlalu analitik untuk menyebut itu politik identitas. Karena ajaran antropologi politik baru muncul akhir-akhir ini," kata Sobary dalam diskusi Mekanika Elektoral dalam Arus Politik Identitas di PARA Syndicate, Jakarta, Jumat (7/12/2018).

"Identitas ini yang dipakai untuk mainan dalam politik, saat itu ketika ketegangan di sidang Konstituante dengan ketegangan macam itu, Bung Karno merasa yang paling bertanggung jawab dan menyatakan Dekrit Presiden itu," lanjutnya.

Baca juga: SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka Setelah Pilkada DKI Jakarta


Sobary melihat dekrit tersebut juga bagian upaya Soekarno agar masyarakat tak bersikap ekstrem ke sayap kiri maupun kanan.

Politik identitas juga dimanfaatkan dalam pemberontakan yang dilakukan oleh DI/TII, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) serta Permesta.

"Orang-orang yang radikal itu tidak mendukung nama-nama keagamaannya waktu itu. Yang menarik ini karena itulah yang dipakai identitas yang sudah dipakai sebagai kekuatan politik," kata dia.

"Kemudian marilah kita masuk ke wilayah menjelang tahun 1964 memang waktu itu ada pujaan terhadap Bung Karno yang dahsyat tetapi ada dahsyat yang lain lagi. Waktu itu ada ganyang-mengganyang. Ini semuanya identitas ini sudah tua tidak bisa dimudakan," lanjut Sobary.

Baca juga: Politik Identitas Diyakini Tak Berkembang di Pileg 2019

Sobary mengingatkan alih-alih politik identitas digunakan untuk menata keadaan pada waktu itu, justru malah menimbulkan kekacauan. Apalagi, ketika berurusan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Zaman itu, lanjut dia, disebut zaman keretakan budaya.

Oleh karena itu, Sobary meminta publik untuk belajar dari masa lalu. Politik identitas haruslah disikapi dengan hati-hati. Sebab, permainan politik identitas pada kontestasi politik saat ini merupakan cara lama dengan kemasan yang baru.

"Mari mulai menganalisis perkara ini, bahwa ini perkara basi yang dikemas di atas piring-piring Perancis yang bagus-bagus. Jadi itu (contoh dampaknya) sudah ada, jadi sekarang ini kita tidak konyol hanya karena mengikuti orang yang konyol di masa lalu," paparnya.

"(Malah) tidak mengikuti (impian) Bung Hatta yang justru mengharapkan, zaman besar seperti ini, momen besar seperti ini hendaknya lahir orang besar dan memberi jawaban solusi-solusi besar untuk bangsa," kata Sobary.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X