Politik Identitas Diyakini Tak Berkembang di Pileg 2019

Kompas.com - 27/09/2018, 20:18 WIB
Deklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILINDeklarasi kampanye damai di Lapangan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes meyakini, politik identitas tak bakal berkembang pada pemilu legislatif (Pileg) 2019.

Menurut dia ada sejumlah faktor yang membuat isu sensitif tersebut tak akan berkembang di Pileg 2019 mendatang.

"Pertama karena calegnya beragam," ujar Arya dalam acara diskusi di Kantor CSIS, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Para caleg di suatu daerah, kata dia, memiliki latar belakang identitas yang berbeda mulai dari suku atau agamanya.


Baca juga: Di Sidang Tahunan, Ketua DPR Ajak Rakyat Tinggalkan Politik Identitas

Hal itu tutur dia, akan membuat para celag lebih berhati-hati dan berpikir ulang untuk menggunakan isu politik identitas.

Kedua, faktor yang membuat politik identitas diyakini tak akan banyak digunakan yakni karena adanya kontestasi yang ketat, tak hanya dengan caleg dari partai lain, namun juga dengan caleg satu partai.

Hal ini, lanjut Arya, akan membuat para caleg lebih memikirkan cara-cara strategis untuk mendapatkan simpati pemilih ketimbang melempar isu sensitif yang bisa merugikan diri sendiri.

Ketiga, fragmentasi politik yang sangat tinggi di tingkat lokal. Karena keberagaman politik lokal akan membuat para caleg lebih hati-hati melempar isu di kampanye.

Keempat, migrasi suara. Meski ada migrasi suara pemilih dari pemilu sebelumnya, namun preferensi pemilih diyakini akan tetap sama.

Misalnya, bila seorang pemilih parpol berlatar belakang nasionalis berpindah pilihan, yang dipilih juga tetap parpol dengan ideologi yang sama. Begitupun dengan pemilih parpol berbasis agama.

"Misalnya caleg di satu daerah ternyata daerah itu basis parpol nasionalis. Maka ia akan hati-hati gunakan isu politik identitas," kata Arya.

Baca juga: Wapres Kalla: Politik Identitas di Indonesia Tidak Parah

Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019. Salah satu yang dipotret dalam IKP adalah kerawanan ujaran kebencian dan SARA di seluruh Indonesia.

"Iya SARA dan ujaran kebencian selalu menjadi kerawanan laten muncul dalam pemilu," ujar Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin saat memaparkan IKP 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Berdasarkan IKP 2019, sebanyak 90 daerah atau 17,5 persen dari kabupaten atau kota seluruh Indonesia masuk dalam kategori rawan tinggi isu ujaran kebencian dan SARA di pemilu 2019.

Sementara itu, sisanya 424 daerah atau 82,5 persen kabupaten kota masuk kategori rawan sedang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X