Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo: PSI Semangatnya Menyerang Orba, Bukan Berantas Korupsi

Kompas.com - 07/12/2018, 23:27 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Bidang Advokasi dan Hukum Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean, menilai tidak tepat usul Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan korupsi di era orde baru menjadi materi debat capres.

Ia menilai, PSI mengusulkan hal itu hanya untuk menyudutkan pemerintahan Soeharto, yang tak lain adalah bekas mertua Prabowo.

"Saya lihat semangat PSI itu semangat menyerang Orba, bukan semangat pemberantasan korupsi. Bicara pemberantasan koruspi tidak bicara Orde Baru, Orde Lama orde manapun, bahkan orde sontoloyo," kata Ferdinand saat dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Ferdinand menilai, akan lebih baik jika debat seputar korupsi dilakukan secara umum, tidak spesifik pada rezim tertentu. Menurut dia, debat bisa lebih substansial jika berbicara mengenai pencegahan hingga penindakan korupsi kedepan.

Baca juga: PSI Usul Korupsi Orde Baru Jadi Materi Debat Pilpres

"Kalau hanya orde baru, saya menanggapi itu PSI hanya ingin menyerang orde baru yang kebetulan menjadi pendukungnya Pak Prabowo, terutama keluarga Pak Harto," kata Ketua Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat ini.

Ferdinand menilai, nantinya keluarga Soeharto bisa saja balik mengusulkan supaya debat capres memasukan tema Partai Komunis Indonesia yang ada di era Soekarno.

"Artinya kan orde lama akan terkait Ibu Megawati, anak-anak Soekarno, Bu Megawati terkait dengan PDI-P, terkait dengan Pak Jokowi sebagai kader PDI-P. Apakah kita akan selalu menyerang seperti itu?" ujarnya.

Usulan debat capres

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni sebelumnya mengatakan, usulan agar korupsi orde baru ini menjadi materi debat capres karena perhatian publik terhadap isu korupsi masih sangat tinggi.

Menurut dia, masyarakat perlu tahu pandangan setiap pasangan calon mengenai korupsi di zaman orde baru dan era kini.

"Iya, kami usul itu (korupsi orde baru) jadi materi debat. Saya melihat di berbagai macam survei, tema korupsi dan concern masyarakat terhadap korupsi itu masih bagian dari yang paling tinggi," kata Raja Juli Antoni saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/12/2018).

Ia mengatakan, ide itu muncul setelah pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut korupsi di Indonesia saat ini sudah seperti kanker stadium 4.

Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf itu menyebutkan, diangkatnya tema "korupsi orde baru" sebagai materi debat Pilpres agar dapat membandingkan korupsi di zaman orde baru dengan era kini.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebutkan, KPU menampung setiap usulan yang disampaikan terkait penyelenggaraan debat Pemilihan Presiden 2019.

Hal itu termasuk usulan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang meminta KPU memasukkan "korupsi orde baru" sebagai materi debat.

Menurut Viryan, meskipun semua pihak boleh mengusulkan materi debat, tetapi yang akan dimasukkan adalah tema-tema yang mencerminkan kondisi kebangsaan Indonesia

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com