Penghargaan Kota Toleran Sadarkan Kepala Daerah akan Keragaman Warganya

Kompas.com - 07/12/2018, 19:54 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018). KOMPAS.com/Devina HalimMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi penghargaan yang diberikan Setara Institute kepada 10 kota di Indonesia dengan nilai toleransi tertinggi.

Kajian Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018 tersebut dilakukan Setara Institute terhadap 94 kota di Indonesia untuk mengukur promosi dan praktek toleransi yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Tjahjo mengungkapkan, penghargaan tersebut dapat membuat kepala daerah menyadari warganya yang beragam. Oleh karena warganya itu, mereka kini dapat menduduki posisi penting di daerah tersebut.

"Kami apresiasi Setara yang sudah berkomunikasi dengan Kemendagri 3 tahun lalu, punya ide ini, sehingga menambah wawasan kepada kepala daerah, ya terpilih menjadi kepala daerah bukan karena suku dan agama, tapi karena dipilih masyarakat di daerah itu yang beragam," ujarnya seusai acara di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Baca juga: Jakarta Masih Masuk dalam 10 Kota dengan Nilai Toleransi Rendah Versi Setara Institute

Selain itu, pesan penting lainnya yang dipetik Tjahjo adalah soal sudut pandang dalam menilai seseorang.

Ia mengatakan bahwa dalam menilai seseorang seharusnya pada aspek yang misalnya terkait dengan kinerjanya.

"Jangan dilihat sesorang dari sisi agama, suku, etnis, tapi dari prestasi, loyalitas, kesetaraan yang ada," ungkapnya.

Hal itu dirasanya penting dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin berat dan kompleks.

Baca juga: Jusuf Kalla: Hampir Tidak Ada Negeri seperti Indonesia dalam Toleransi

Ke depannya, Tjahjo pun berharap lahirnya pemimpin dengan berideologikan Pancasila dan saling menghargai di seluruh bidang.

Pada penelitian ini, terdapat empat variabel yang diukur, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Halaman:
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

KPK Diminta Libatkan PPATK dalam Seleksi Deputi Penindakan

Nasional
Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Salurkan 165.000 APD ke Seluruh Indonesia

Nasional
Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Penembakan oleh KKB di Kantor Freeport di Papua, Seluruh Karyawan Dievakuasi

Nasional
Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Cegah Covid-19, Komnas HAM Minta Pemerintah Cermati Kapasitas di Lapas dan Rutan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X