Jakarta Masih Masuk dalam 10 Kota dengan Nilai Toleransi Rendah Versi Setara Institute

Kompas.com - 07/12/2018, 18:52 WIB
Bendera Merah Putih raksasa dikibarkan oleh anggota TNI dan anggota Pramuka di Tugu Monas, Jakarta, Jumat (19/12/2014). Pengibaran bendera Merah Putih tersebut merupakan puncak peringatan Hari Bela Negara sekaligus tercatat dalam rekor dunia dengan kategori bendera terbesar di dunia dengan ukuran 2.250 meter persegi.KOMPAS/RIZA FATHONI Bendera Merah Putih raksasa dikibarkan oleh anggota TNI dan anggota Pramuka di Tugu Monas, Jakarta, Jumat (19/12/2014). Pengibaran bendera Merah Putih tersebut merupakan puncak peringatan Hari Bela Negara sekaligus tercatat dalam rekor dunia dengan kategori bendera terbesar di dunia dengan ukuran 2.250 meter persegi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute merilis hasil penelitian yang mengukur soal promosi dan praktek toleransi di 94 kota di Indonesia pada tahun 2018.

Laporan Indeks Kota Toleran (IKT) Tahun 2018 tersebut mencatat bahwa DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, seperti Bogor dan Depok, masuk dalam daftar 10 kota dengan skor toleransi terendah.

Direktur Riset Setara Institute Halili mengatakan, Jakarta sebenarnya telah bergerak naik selama beberapa tingkat dari posisinya dalam laporan tahun lalu.

Baca juga: Singkawang, Bekasi, Surabaya Dinobatkan Jadi Kota Toleran Versi Setara Institute


Namun, mereka tidak melihat ada suatu gebrakan untuk memperbaiki nilai rendah yang diperoleh kota tersebut.

"Jakarta sudah dari tahun lalu, ini sebenarnya sudah relatif baik, tahun lalu Jakarta sempat paling rendah. Tidak terlalu banyak kemajuan yang kita lihat dari Jakarta, peristiwa intoleransi begitu tinggi," ujar Halili di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Pada penelitian ini, terdapat empat variabel yang diukur, yaitu regulasi pemerintah kota, tindakan pemerintah, regulasi sosial, dan demografi agama.

Baca juga: Jusuf Kalla: Hampir Tidak Ada Negeri seperti Indonesia dalam Toleransi

Direktur Riset Setara Institute HaliliKompas.com / Dani Prabowo Direktur Riset Setara Institute Halili

Variabel regulasi pemerintah kota terdiri dari dua indikator, yaitu rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan diskriminatif.

Sementara itu, indikator dalam variabel tindakan pemerintah terdiri dari pernyataan dan tindakan nyata dari pejabat kunci terkait peristiwa intoleransi.

Berikutnya, variabel regulasi sosial memiliki indikator seperti peristiwa intolerasi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi.

Baca juga: Promosikan Islam Toleran, Indonesia Undang 50 Ulama dari Berbagai Negara

Variabel terakhir, demografi agama, memiliki indikator yang terdiri dari heterogenitas keagamaan penduduk dan inklusi sosial keagamaan.

Halili menjelaskan, nilai yang diperoleh Jakarta rendah pada variabel tindakan pemerintah dan regulasi sosial.

Ia mengatakan, peristiwa intoleransi di Jakarta tinggi, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan tindakan dari pemerintahnya.

"Jadi DKI tidak menunjukkan tindakan yang memadai sebagai representasi negara di tingkat lokal. Jadi negara di tingkat lokal itu tidak ada. Jadi regulasi pemerintah lokalnya tidak progresif, padahal potensi intoleransinya tinggi," jelas dia.

Halaman:



Close Ads X