Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontras: Tak Ada Alasan Apapun yang Membenarkan Pembunuhan Sipil di Papua

Kompas.com - 05/12/2018, 13:02 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengutuk pembantaian 31 pekerja di Papua. Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan warga sipil menjadi target paling rentan dalam aksi kekerasan di tanah Papua.

"Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil dalam konflik di Papua," ujar Yati melalui keterangan tertulis, Rabu (4/12/2018).

Yati berpendapat pendekatan pemerintah dengan cara pembangunan infrastruktur tidak serta merta memulihkan situasi keamanan di sana. Menurut dia, persoalannya tidak terbatas pada ekonomi dan pembangunan.

Atas kejadian ini, Kontras pun meminta pemerintah berupaya sekuatnya untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil di Papua. Pemerintah juga diminta memastikan penegakan hukum dilakukan secara hati-hati dan proposional.

Baca juga: Moeldoko: Pembantaian Pekerja di Papua Gerakan OPM

"Dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil dan tidak menyasar apalagi menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Papua yang kerap distigma sebagai pendukung kelompok separatis," kata dia.

Selain itu, Kontras meminta pemerintah melakukan dialog secara serius mengenai berbagai persoalan di Papua.

Sebelumnya diberitakan, pembantaian diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua, terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan.

Sebanyak 31 orang tersebut merupakan pekerja BUMN PT Istaka Karya. Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Baca juga: Kontras Dorong Investigasi di Balik Pembantaian Para Pekerja di Papua

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibantai lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com