"Tidak ada alasan apapun yang membenarkan kekerasan dan pembunuhan terhadap warga sipil dalam konflik di Papua," ujar Yati melalui keterangan tertulis, Rabu (4/12/2018).
Yati berpendapat pendekatan pemerintah dengan cara pembangunan infrastruktur tidak serta merta memulihkan situasi keamanan di sana. Menurut dia, persoalannya tidak terbatas pada ekonomi dan pembangunan.
Atas kejadian ini, Kontras pun meminta pemerintah berupaya sekuatnya untuk menghentikan serangan terhadap warga sipil di Papua. Pemerintah juga diminta memastikan penegakan hukum dilakukan secara hati-hati dan proposional.
"Dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan masyarakat sipil dan tidak menyasar apalagi menggunakan kekerasan terhadap warga sipil Papua yang kerap distigma sebagai pendukung kelompok separatis," kata dia.
Selain itu, Kontras meminta pemerintah melakukan dialog secara serius mengenai berbagai persoalan di Papua.
Sebelumnya diberitakan, pembantaian diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua, terhadap 31 pekerja pembangunan jembatan.
Sebanyak 31 orang tersebut merupakan pekerja BUMN PT Istaka Karya. Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.
Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.
Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibantai lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.
Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.
Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/05/13022661/kontras-tak-ada-alasan-apapun-yang-membenarkan-pembunuhan-sipil-di-papua