Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Jamin Kesetaraan Kampanye Pemilu

Kompas.com - 04/12/2018, 19:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya menjamin kesetaraan dalam kampanye pemilu.

Upaya itu ditempuh melalui sejumlah cara, misalnya dengan fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK), iklan kampanye di media massa, atau kampanye metode rapat umum.

"Itu kan menjamin kompetisi ini berlangsung equal, sama, setara. Kamu boleh punya uang banyak, tapi kamu enggak boleh borong semua jatah iklan di TV, yang lain enggak kebagian," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Menanti Keputusan Akhir KPU soal Nasib Oesman Sapta Odang...

Arief menjelaskan, APK partai politik dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden akan difasilitasi KPU, termasuk jumlahnya.

Menurut Arief, peserta pemilu boleh memproduksi APK di luar yang difasilitasi KPU, tetapi jumlahnya harus sama antara satu dengan yang lain. Aturan tersebut berlaku untuk parpol maupun caleg. 

Hal ini, demi menjamin kesetaraan dalam kompetisi pemilu. Kalau si A kita kasih kesempatan menambah produksinya 10 item, maka si B juga diberi kesempatan yang sama 10 item," ujar Arief.

Fasilitasi iklan kampanye di media cetak maupun elektronik 21 hari jelang masa akhir kampanye, juga diatur oleh KPU. Supaya, setiap partai politik dan paslon mendapat porsi yang adil.

Baca juga: Sisa 4 Bulan Masa Kampanye, Jokowi-Ma’ruf Amin Turunkan Pasukan Infanteri

Hal itu juga dilakukan pada penyelenggaraan kampanye metode rapat umum, atau kampanye di ruang terbuka di hadapan orang banyak, yang juga baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa kampanye.

Selain untuk menjamin kesetaraan kampanye, kata Arief, fasilitasi sejumlah metode kampanye oleh KPU bertujuan agar peserta pemilu dapat menekan biaya kampanye.

"Jadi hal-hal tertentu kita batasi, Anda nggak perlu keluar uang, supaya Anda juga murah pemilunya, murah juga bagi kita, maka potensi dampak buruk pemilu bisa diminimalisasi," kata Arief.

Kompas TV Presiden Joko Widodo memberikan sertifikat sambungan listrik ke warga miskin di Bogor, JawaBarat. Ini bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan semua warga mendapat aliran listrik. Sementara calon Presiden nomor urut dua Prabowo Subianto juga memperhatikan ketersediaan listrik bagi masyarakat dengan mengupayakan kemandirian di sektor energi. Apa yang akan dilakukan kedua Capres-Cawapres yang berlaga di Pilpres 2019 menjamin ketersediaan energitermasuk listrik kepada seluruh masyarakat? Untuk membahasnya Sapa Indonesia Malam KompasTV akan membahasnya bersama juru bicara pemenangan nasional Prabowo-Sandiaga Kardaya Warnika, kemudian ada juru bicara tim kampanye nasional Jokowi-Ma’ruf Maman Abdurrahman serta Direktur Eksekutif Institute for Essensial Service Reform (IESR) Fabby Tumiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana Dengan Kaesang di Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com