Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Minta TNI Dilibatkan Tangani Pembunuhan 31 Pekerja di Papua

Kompas.com - 04/12/2018, 16:00 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta TNI dilibatkan dalam penanganan pembunuhan 31 pekerja pembangunan jalan di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).

Ia menilai, aksi pembunuhan tersebut sebagai kekejian yang dilakukan oleh kelompok gerakan separatisme.

“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua keluarga pekerjaan yang dibunuh secara keji. Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu terjunkan TNI jika dibutuhkan dan mendesak," ujar Kharis melalui keterangan tertulisnya, Selasa (4/12/2018).

"Jangan ada sejengkalpun tanah Indonesia yang di bawah kendali gerakan separatisme dan melakukan kekejian terhadap rakyat Indonesia," tuturnya.

Baca juga: Ini Instruksi Jokowi soal Kabar Penembakan 31 Pekerja Jembatan di Nduga

Menurut Kharis, TNI dan BIN tentu sudah mempunyai data serta infomasi intelijen terkait kasus tersebut.

Ia meyakini, TNI dapat menganalisis situasi kondisi di lapangan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan lain yang diperlukan.

Sebab, Kharis menilai, peristiwa pembunuhan tersebut tidak lagi masuk kategori kriminal, melainkan telah mencederai kedaulatan negara Indonesia.

"Ini bukan lagi soal kelompok kriminal, ini mencederai kedaulatan NKRI, setiap jengkal tanah republik ini harus aman dari setiap rongrongan kelompok macam ini. Tentu dengan kerja sama dan koordinasi dengan Kepolisian,” kata Kharis.

Baca juga: 6 Fakta Pembantaian 31 Pekerja oleh KKB di Nduga, Ratusan Aparat Dikerahkan hingga Sulitnya Medan

Pembunuhan sadis diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua, terhadap 31 pekerja pembangunan jalan.

Sebanyak 31 orang tersebut merupakan pekerja BUMN PT Istaka Karya. Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Saat salah satu pekerja mengambil foto, hal itu kemudian diketahui oleh kelompok KKB.

Baca juga: Pembantaian 31 Pekerja di Nduga Dilakukan KKB Pimpinan Egianus Kogoya

Hal itu membuat mereka marah dan mencari orang yang mengambil foto hingga berimbas kepada pekerja lainnya yang ada di kamp pembangunan jembatan.

Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba membenarkan informasi itu.

Menurut Reba, sebanyak 24 orang dibunuh di kamp. Lalu 8 orang yang sebelumnya berhasil menyelamatkan diri ke salah satu rumah keluarga anggota DPRD setempat.

Kemudian saat ini 7 orang di antara mereka juga sudah meninggal dunia dan 1 orang berhasil melarikan diri.

Terkait informasi ini, ungkap Reba, pihaknya tengah berkoordinasi dengan TNI untuk melakukan evakuasi terhadap para korban.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com