Ketum PAN: Kalau KPK Mau Ringan Kerjanya, Sistem Partai Politik Harus Diubah

Kompas.com - 04/12/2018, 13:47 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (10/10/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua MPR Zulkifli Hasan di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpendapat, pencegahan korupsi di internal partai politik tidak bisa dilakukan tanpa ada sistem yang baik.

Zulkifli mengatakan, sistem parpol harus disempurnakan agar tingkat korupsi yang dilakukan oknum parpol berkurang.

"Kalau KPK mau agak ringan kerjaannya, tugasnya, memang sistem partai politik kita harus diubah," ujar Zulkifli dalam diskusi yang digelar pada Hakordia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Sistem parpol itu khususnya dalam hal pembiayaan partai. Zulkifli mencontohkan, di Amerika Serikat, sebagian besar biaya partai politik ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, ketika terjadi korupsi, parpol bisa melakukan tindakan tegas dan keras.

Sementara itu, di Eropa, partai politik tidak dibiayai negara. Anggota parlemen di sana juga tidak menerima gaji.

Namun, mereka diperbolehkan melakukan pekerjaan lain untuk mendapatkan sumber pendapatan, misalnya dengan menjadi pengusaha.

Zulkifli mengatakan, seharusnya sistem partai politik di Indonesia bisa mengambil salah satu di antara itu.

"Kita mau pilih yang mana? Apa dibebaskan parpol boleh berbisnis? Atau biaya ditanggung negara. Ini baru jelas. Kalau sekarang semua tidak boleh tapi biaya perlu dan mahal," kata dia.

Contoh terkini adalah pembiayaan saksi dalam Pilpres dan Pileg 2019. Zulkifli menyebutkan, butuh uang miliaran untuk memenuhi biaya saksi.

"Negara tidak menanggung ini dan parpol mesti cari ini," ujar Zulkifli.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X