Ketum PAN: Kalau KPK Mau Ringan Kerjanya, Sistem Partai Politik Harus Diubah

Kompas.com - 04/12/2018, 13:47 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (10/10/2018).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Ketua MPR Zulkifli Hasan di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (10/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan berpendapat, pencegahan korupsi di internal partai politik tidak bisa dilakukan tanpa ada sistem yang baik.

Zulkifli mengatakan, sistem parpol harus disempurnakan agar tingkat korupsi yang dilakukan oknum parpol berkurang.

"Kalau KPK mau agak ringan kerjaannya, tugasnya, memang sistem partai politik kita harus diubah," ujar Zulkifli dalam diskusi yang digelar pada Hakordia 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Sistem parpol itu khususnya dalam hal pembiayaan partai. Zulkifli mencontohkan, di Amerika Serikat, sebagian besar biaya partai politik ditanggung oleh negara.

Oleh karena itu, ketika terjadi korupsi, parpol bisa melakukan tindakan tegas dan keras.

Sementara itu, di Eropa, partai politik tidak dibiayai negara. Anggota parlemen di sana juga tidak menerima gaji.

Namun, mereka diperbolehkan melakukan pekerjaan lain untuk mendapatkan sumber pendapatan, misalnya dengan menjadi pengusaha.

Zulkifli mengatakan, seharusnya sistem partai politik di Indonesia bisa mengambil salah satu di antara itu.

"Kita mau pilih yang mana? Apa dibebaskan parpol boleh berbisnis? Atau biaya ditanggung negara. Ini baru jelas. Kalau sekarang semua tidak boleh tapi biaya perlu dan mahal," kata dia.

Contoh terkini adalah pembiayaan saksi dalam Pilpres dan Pileg 2019. Zulkifli menyebutkan, butuh uang miliaran untuk memenuhi biaya saksi.

"Negara tidak menanggung ini dan parpol mesti cari ini," ujar Zulkifli.

Oleh karena itu, kata Zulkifli, penyempurnaan sistem parpol di Indonesia menjadi poin penting bagi pencegahan korupsi di partai.

Bukan hanya sekadar pelaksanaan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang dibuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Meski demikian, dia memastikan bahwa PAN berkomitmen menjalankan SIPP itu.

"Soal SIPP, saya rasa enggak ada yang enggak setuju," kata dia.

KPK telah mengajak semua partai politik peserta pemilu 2019 untuk menandatangani integritas dan menjalankan SIPP.

SIPP ini mencakup masalah kode etik, demokrasi internal partai, pendanaan yang transparan, dan kaderisasi.



Terkini Lainnya

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Lagi, Seorang TKI Ilegal Asal NTT Meninggal di Malaysia

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X