Tak Mau Kaitkan dengan Politik, Ketum PAN Bilang Reuni Akbar 212 Gerakan Hati

Kompas.com - 03/12/2018, 16:56 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (10/10/2018). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua MPR Zulkifli Hasan di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (10/10/2018).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan tidak setuju jika reuni akbar 212 dikaitkan dengan politik. Hal ini dia sampaikan ketika ditanya apakah reuni akbar 212 memberikan manfaat elektoral bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan sebanyak itu, jutaan orang. Partai kek, tokoh kek, itu enggak ada yang bisa. Itu saya kira gerakan hati," ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senin (3/12/2018).

"Ini bukan soal elektoral," tambah dia.

Menurut dia, seharusnya aspirasi peserta reuni akbar 212 bisa dilihat secara jernih. Bahwa kegiatan tersebut tidak berkaitan dengan politik praktis.

Baca juga: 5 POPULER NASIONAL: Pidato Prabowo di Reuni 212 hingga Curhat Jokowi ke Yusril soal Isu PKI

Sebagai Ketua MPR, Zulkifli justru berharap alumni 212 justru bisa menjadi pelopor pemilu yang damai dan menggembirakan.

"Jadi pemilu yang friendly begitu," kata dia.

Zulkifli sendiri hadir dalam reuni tersebut. Dia senang bahwa kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib.

Selain Zulkifli, sejumlah tokoh lainnya juga menghadiri reuni akbar alumni 212 diantaranya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Kapolri Sebut Firli Bahuri Tak Perlu Mundur sebagai Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X