Jokowi Ungkap Alasan Belum Penuhi Janji Bangun Pabrik untuk Penyandang Disabilitas

BEKASI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menagih Menteri Sosial tentang pendirian pabrik untuk tempat bekerja penyandang disabilitas.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menghadiri acara peringatan Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2018 di kawasan Summarecon, Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/12/2018) pagi.

"Empat tahun lalu saya mendapatkan usulan untuk membangun sebuah pabrik bagi penyandang disabilitas. Tapi saya tunggu-tunggu, katanya mau dicarikan, ternyata tanahnya sampai sekarang belum ada," ujar Jokowi.

"Oleh sebab itu, hari ini saya perintahkan kepada Menteri Sosial (Agus Gumiwang) menyelesaikan ini. Biar diselesaikan Pak Menteri Sosial," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi: Saya Saksi Kecintaan Penyandang Disabilitas kepada Indonesia

Presiden berencana, pabrik yang bakal didirikan tersebut adalah pabrik garmen atau elektronik.

Rencana tersebut dinilai sangat penting. Sebab, meskipun memiliki keterbatasan secara fisik, tapi penyandang disabilitas di Indonesia dinilai memiliki percaya diri dan semangat yang tinggi dalam bekerja.

Ia mencontohkan sejumlah penyandang disabilitas yang meraih prestasi di berbagai sektor, mulai dari olahraga, bisnis, entertainment hingga sebagai penggerak di masyarakat dan komunitas.

"Melihat prestasi dan semangat yang luar biasa tadi, memang harus ada wadah yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk berprestasi dan berkarya. Saya ingin yang kongkret-kongkret, saya ingin yang real-real," ujar Jokowi.

Baca juga: Kemensos Pastikan akan Luncurkan Kartu Penyandang Disabilitas

Apalagi, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Seharusnya keberpihakan bagi mereka dalam hal kebijakan dapat optimal.

"Memang kita tahu undang-undangnya tentang itu sudah ada. Tapi yang lebih penting bagaimana mengimplementasikan dan melaksanakan amanah undang-undang," ujar Jokowi.

"Saya tolong dikejar-kejar, diingatkan terus supaya saya bisa mengejar juga ke menteri. Menteri- menterinya bisa mengejar juga ke dirjen agar rencana ini bisa direalisasikan," lanjut dia.