BPN Prabowo-Sandiaga Sebut Tren Korupsi di Era Jokowi Menyedihkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, menilai perilaku penyelenggara negara terkait korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo memburuk.

Berdasarkan data yang ia miliki, jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dalam empat tahun terakhir lebih banyak jika dibandingkan pada periode 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Sudirman mengungkapkan, selama 15 tahun terdapat 600 pejabat publik terjerat kasus korupsi. Sebanyak 302 orang di antaranya terkait kasus korupsi yang terjadi pada empat tahun terakhir.

"Saya punya data dari 600 pejabat publik yang terkena urusan korupsi itu 302 di antaranya terjadi di empat tahun terakhir. Ini satu tren yang sangat menyedihkan," ujar Sudirman seusai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018).

Baca juga: Kata Ketua KPK soal Pidato Prabowo yang Sebut Korupsi Indonesia Stadium 4

Selain itu, lanjut Sudirman, jumlah kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga lebih banyak.

Dari 91 kepala daerah yang ditangkap KPK, 46 orang di antaranya merupakan pejabat di era pemerintahan Presiden Jokowi.

"10 tahun (periode sebelumnya) yang lalu hanya 45 (kepala daerah). Jadi ini proses pemburukan," kata Sudirman.

Ia pun menyinggung sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara yang terjerat kasus korupsi.

Baca juga: Pernyataan Prabowo soal Korupsi Disebut Tak Sesuai Sikap Partai, Ini Kata Sekjen Gerindra

Catatan Kompas.com, setidaknya ada empat pimpinan lembaga tinggi negara yang terlibat kasus, yakni mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar, mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, mantan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

"Betul bahwa presiden itu eksekutif tetapi kan dia punya fungsi kepala negara dan pasti bisa mewarnai MK bisa dipimpin oleh orang seperti apa, MA dipimpin oleh orang seperti apa, DPR dipimpin oleh orang seperti apa," ucapnya.

Sudirman berpendapat, memburuknya praktik korupsi terjadi karena ada kecenderungan melemahnya fungsi kontrol sosial.

Di sisi lain ia juga melihat lemahnya sistem pengawasan oleh pemerintah.

"Saya katakan bahwa sekarang ini sedang ada kecenderungan pelemahan sistem kontrol dan check and balance," ujar calon anggota legislatif dari Partai Gerindra itu.