Anggap Korupsi Semakin Marak, Prabowo-Sandiaga Susun Program Pencegahan

Kompas.com - 30/11/2018, 10:52 WIB
Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di sela-sela kegiatan olahraganya di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno di sela-sela kegiatan olahraganya di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menilai sejumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan bahwa korupsi di Indonesia nyata dan menjadi persoalan serius.

Ia menyoroti pentingnya penguatan program pencegahan korupsi di berbagai lini.

Oleh karena itu, kata Sandiaga, ia bersama calon presiden Prabowo Subianto beserta Badan Pemenangan Nasional (BPN) sedang menyusun program penguatan pencegahan korupsi.

"Kami lagi menyusun (program) pencegahan korupsi, ini dalam satu platform dan itu kami taruh dalam visi-misi, dan rencana kerja kami," kata Sandiaga di sela-sela kegiatan olahraganya di Lapangan Tenis Bulungan, Jakarta, Jumat (30/11/2018).

"Karena Pak Kwik (Kwik Kian Gie), saya, Pak Rizal Ramli, Pak Prabowo kemarin sempat bertemu, bahwa akar permasalahannya itu adalah pencegahan. Karena ini semakin marak dan ini ada yang salah di sistem ini," lanjut Sandiaga.

Menurut dia, penguatan pencegahan korupsi harus melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah, KPK, aktivis antikorupsi, pelaku usaha, politisi hingga kepala daerah.

Selain itu, Sandiaga berpandangan sanksi hukum harus memberikan efek jera.

Saat ditanya secara spesifik terkait langkah pencegahan korupsi, Sandiaga menyinggung persoalan korupsi yang dilakukan kepala daerah.

Ia mengatakan, salah satu faktor yang membuat kepala daerah korupsi adalah biaya politik yang tinggi.

"Jadi kalau nanti, kami bisa hasilkan satu kebijakan untuk menekan ongkos politik. Sehingga kepala daerah itu tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak, dan akhirnya harus meminjam uang dan menggunakan kebijakan setelah terpilih untuk membayar utangnya itu dan dia harus korupsi," kata dia.

"Itu tidak harus terjadi. Kita harus fokuskan ke arah sana. Jangan siklus ini terus berulang. Karena ini (masalah) real, dan empat tahun kita lihat bukannya korupsi makin turun ternyata makin naik," kata Sandiaga.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X