Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Coret UMKM dari Relaksasi DNI, Ini Kata Menko Darmin

Kompas.com - 29/11/2018, 13:45 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution enggan berkomentar banyak soal langkah Presiden Joko Widodo yang mencoret usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI).

"Pokoknya sudah jangan diterangkan banyak-banyak lagi. (UMKM) sudah enggak ada (dalam DNI). Kita drop," kata Menko Darmin di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Darmin enggan menjelaskan alasan mengapa UMKM bisa masuk DNI dalam paket kebijakan ekonomi XVI.

Ia juga enggan menjelaskan kenapa akhirnya pemerintah memutuskan mengeluarkan UMKM dari DNI. Darmin khawatir penjelasannya justru menimbulkan polemik yang lebih panjang.

"Sekali saya buka diskusi itu akan bersambut. Kemarin ini waktu di solo tadinya baik-baik saja. Dalam perjalanannya ada yang ngomongnya keras. Enggak ada gunanya sebenarnya. Kesimpulannya situasi sudah begini, lebih baik ambil revisi, kita drop," kata Darmin.

Menurut Darmin, sebelum mengumumkan pencoretan DNI semalam, Presiden sudah sempat memberitahukan hal ini lewat Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Ia memastikan peraturan presiden terkait DNI ini akan selesai dalam beberapa hari kedepan.

Presiden Jokowi sebelumnya mengungkapkan bahwa ia telah mencoret UMKM dari relaksasi DNI.

Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi saat menutup Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2018 di Hotel Alila Solo, Rabu (28/11/2018).

"Relaksasi DNI itu penting. Tapi yang berkaitan dengan UMKM saya mendengar suara Kadin dan HIPMI seperti apa. Dari komunikasi itu saya memutuskan untuk mengeluarkan urusan UMKM dari relaksasi DNI," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Jamin Relaksasi DNI Tak Sentuh UMKM

Tak masuknya UMKM dalam relaksasi DNI, kata Jokowi, lantaran saat ini ada 62 juta unit UMKM dan mempekerjakan 116 Juta orang. Kondisi ini menunjukkan mayoritas lebih 80 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor UMKM.

"Dan, kita tahu mayoritas pengusaha Indonesia UMKM. Jadi jangan meragukan lagi komitmen saya terhadap UMKM. Jangan ragukan. Kontribusi UMKM bagi ekonomi Indonesia sangat signifikan," kata Jokowi.

Tidak hanya itu, Jokowi juga mengingatkan bahwa dirinya merupakan alumni UMKM. Termasuk anak-anaknya yang juga bergerak di sektor tersebut.

"Saya ini alumni UMKM. Keluarga saya juga masuk dalam kategori UMKM. Anak-anak saya masuk dalam kategori UMKM dari jualan martabak hingga jualan pisang," tutur Jokowi.

Kompas TV Melonggarkan daftar negatif investasi juga menjadi salah satu kebijakan untuk menciutkan defisit transaksi berjalan. Tetapi, pelaku usaha mengaku bingung dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang sedang dimatangkan pemerintahselain sosialisasiketerlibatan pebisnis pun di-anggap kurang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Soroti Ketimpangan, Megawati: Bisa Beli Handphone, tapi Risma Nangis Ada Juga yang Tinggal di Kandang Kambing

Nasional
Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Ganjar Pranowo: 17 Poin Rekomendasi Rakernas Beri Gambaran Sikap Politik PDIP

Nasional
Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Sambut Pilkada 2024, Megawati Minta Kader PDIP Turun ke Akar Rumput

Nasional
Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Besok, Joice Triatman dan Pegawai di Nasdem Tower Jadi Saksi di Sidang SYL

Nasional
Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Bongkar Aliran Uang, KPK Bakal Hadirkan Istri, Anak dan Cucu SYL di Persidangan

Nasional
Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Megawati: Posisi Politik PDI-P Selama Ini Diputuskan dalam Kongres Partai

Nasional
Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Soal Jatah Menteri untuk Demokrat, Wasekjen: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo...

Nasional
Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Rekomendasi Rakernas Kelima PDI-P, Megawati Diminta Kesediaannya untuk Kembali Jadi Ketum

Nasional
Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Pertamina Patra Niaga Terus Tertibkan Operasional SPBE

Nasional
Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Megawati: Ada yang Lama Ikut Katanya Ibu Menghina Sebut Kader, Tahulah Siapa...

Nasional
Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Pengamat: Permintaan Maaf PDI-P Atas Kadernya yang Melanggar Konstitusi untuk Tunjukkan Sikap Legowo

Nasional
Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Megawati: Sekarang Tuh Hukum Versus Hukum, Terjadi di MK, KPK, KPU

Nasional
Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah Dukung Megawati Soekarnoputri Kembali jadi Ketua Umum PDIP

Nasional
Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Ditinggal Jokowi, PDI-P Disebut Bisa Menang Pileg karena Sosok Megawati

Nasional
Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Rakernas V PDI-P Rekomendasikan ke Fraksi DPR Dorong Kebijakan Legislasi Tingkatkan Kualitas Demokrasi Pancasila

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com