Hakim Kembali Terjaring OTT KPK, Anggota Komisi III Sebut Saatnya Tata Pengawasan

Kompas.com - 28/11/2018, 13:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, menyatakan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap enam orang yang di antaranya terdapat hakim, pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan advokat merupakan kode keras bagi Mahkamah Agung (MA) untuk mereformasi peradilan.

"Dari sisi pengawasan ini sekali lagi memberikan kode keras kepada MA RI untuk mengubah total, bukan hanya sistem pengawasannya, melainkan juga paradigmanya tentang pengawasan hakim," kata Arsul kepada Kompas.com, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: OTT, KPK Amankan Hakim PN Jakarta Selatan dan Pengacara

Arsul mengatakan, lembaga-lembaga terkait peradilan sudah saatnya menata pengawasan hakim dengan merumuskan kembali peran MA dan Komisi Yudisial (KY) secara lebih tegas.

"Salah satunya nanti melalui RUU Jabatan Hakim," katanya.

Ia mengaku, banyak kalangan yang menyampaikan masukan kepada DPR bahwa format terkait pengawasan lembaga hukum yang belum berubah membuat pemerintah sulit membatasi perilaku menyimpang hakim. 

"Karena itu setiap terjadi perilaku koruptif seperti OTT terhadap hakim dan panitera pengadilan untuk kesekian kalinya, harus menyentak kita semua," tegas Arsul.

Baginya, dari tiga lembaga hukum negara, MK, KY, dan MA, seorang pelaksana kehakiman dan jajaran pendukungnya seperti panitera dan staf lembaga peradilan seharusnya merupakan kelompok aparatur negara yang paling bersih dari perilaku koruptif.

"Pada diri hakim melekat predikat pemberi keadilan lewat putusan-putusanya yang bersifat konkret dan individual. Karena itu, hakim dipanggil Yang Mulia," pungkasnya.

Baca juga: PN Selatan Tunggu Informasi Resmi KPK soal OTT Hakim

Diberitakan, KPK mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan di Jakarta yang berlangsung Selasa (27/11/2018) malam hingga Rabu (28/11/2018) dini hari.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, enam orang itu terdiri dari hakim, pegawai di salah satu pengadilan negeri dan pengacara. Khusus hakim dan pegawai, diduga berasal dari PN Jakarta Selatan.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan uang sekitar 45.000 Dollar Singapura dalam OTT di Jakarta.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Wakil Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, terkait kasus suap perizinan Meikarta. Eka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro. Seusai diperiksa Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengaku tidak tahu soal proyek Meikarta. Dia juga mengatakan dirinya tak pernah mendapat arahan dari Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin terkait proyek Meikarta. Dia juga mengatakan dirinya belum pernah bertemu dengan pihak Lippo group terkait proyek Meikarta.<br /> <br /> Sementara itu, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Eka diperiksa terkait pelangaran hukum perizinan proyek Meikarta. Saat ini sudah 72 orang saksi yang diperiksa dari pihak Lippo grup.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Nasional
Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Waketum PKB: Kalau di Pemilu 2024 Prabowo Sama Cak Imin, Insya Allah Menang

Nasional
Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Ungkap Biaya Politik Tinggi, Wakil Ketua KPK: Jadi Gubernur Butuh di Atas Rp 100 Miliar

Nasional
Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Kontras: Ada 18 Kasus Kekerasan Seksual oleh Oknum Polisi Selama Juli 2021-Juni 2022

Nasional
Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Wapres Wanti-wanti Jangan sampai Sapi Terinfeksi PMK Jadi Hewan Kurban

Nasional
Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Marcos Jr, Mahfud Sampaikan Salam Jokowi

Nasional
Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Litbang Kompas: Capres Latar Belakang Militer Paling Dipertimbangkan Responden Gen Z

Nasional
Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Polri Respons Laporan Kontras soal Kultur Kekerasan Polisi yang Masih Melekat

Nasional
Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Kunker ke UEA, Prabowo Kunjungi Zayed Military University di Abu Dhabi

Nasional
3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

3 Provinsi Baru di Papua Disahkan, Bupati Puncak: Sejarah Peradaban

Nasional
Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Kontras Soroti Kerja Polri yang Baru Optimal Setelah Viral di Media Sosial

Nasional
Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Cerita Jokowi di Medan Perang: Dari Afghanistan ke Ukraina

Nasional
Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Wapres Sebut RUU KIA Wujud Komitmen Pemerintah untuk Kebaikan Ibu dan Anak

Nasional
Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Jubir Sebut Prabowo Diinginkan 100 Persen Kader Gerindra Maju Jadi Capres 2024

Nasional
Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Kontras: Ada 45 Tindakan Represif Polisi Saat Aksi Massa, Mayoritas Korban Mahasiswa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.