Mulai 2019, Jokowi Dorong Memperbanyak Agen Transformasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan memperbanyak agen transformasi di seluruh sektor pada tahun 2019 mendatang.

Agen transformasi itu akan ditempatkan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah, dari swasta hingga ke BUMN. Bahkan, sampai ke lini organisasi profesi dan kemasyarakatan.

"Tahun depan memang akan kita mulai pembangunan sumber daya manusia. Yang paling penting, memperbanyak agen-agen transformasi baik di tingkat kepala desa, atau bisa di bawahnya, bisa di kecamatan, bisa di provinsi, bisa di tingkat kabupaten kota semuanya," ujar Jokowi dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia di Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).

"Juga bisa di perusahaan-perusahaan swasta, perusahaan BUMN dan juga di tingkat nasional. Bisa juga mungkin dari Serikat Pekerja," lanjut dia.

Baca juga: Blak-blakan, Jokowi Akui Kebut Infrastruktur untuk Pemilu 2019

Lantas, siapa agen transformasi yang dimaksud? Di sektor birokrasi, tentu Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun di sektor swasta, agen transformasi yang dimaksud adalah pengusaha yang terlibat di dalamnya.

Hal ini merupakan bagian dari pembangunan tahap kedua setelah infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintahannya, yakni pembangunan sumber daya manusia.

Pemerintahannya sudah menyiapkan mekanisme untuk mewujudkan rencana tersebut. Salah satunya adalah dengan menggalakkan peningkatan skill dan performa.

"Kita harapkan dari training-training yang dilakukan besar-besaran, lahir para reformis, para pemimpin di tingkat desa, di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, perusahaan swasta, BUMN, yang membawa perubahan," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Hilirisasi dan Industrialiasi Harus Digenjot dan Digalakkan

Presiden melanjutkan, perubahan global saat ini semakin cepat. Perubahan itu ditandai dengan revolusi industri 4.0 yang diperkirakan 3.000 lebih cepat dibandingkan revolusi industri yang pertama.

Oleh sebab itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul agar Indonesia tidak menjadi negara tertinggal.

"Kita tau semuanya, revolusi industri 4.0 digital economy sudah mulai masuk dan ini harus kita respons dengan cepat. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi perubahan yang radikal, yang tidak terduga, memporak porandakan standar yang telah ada," ujar Jokowi.