Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizal Ramli: Saya Difitnah Surya Paloh dan Nasdem

Kompas.com - 26/11/2018, 16:02 WIB
Christoforus Ristianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom dan mantan Menko Maritim Rizal Ramli merasa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah memfitnah dirinya yang dianggap memberikan umpatan kasar.

"Kami merasa saudara Surya Paloh dan Nasdem memfitnah kami dengan mengatakan bahwa saya menyatakan Surya Paloh 'berengsek'. Saya tidak pernah mengatakan itu, yang saya maksud adalah kebijakan impor yang ugal-ugalan," kata Rizal seusai memberikan keterangan di Bareskrim Polri, Tanah Abang, Jakarta, Senin (26/11/2018).

Rizal mendatangi Bareskrim sekitar pukul 10.45 WIB bersama kuasa hukumnya guna memenuhi panggilan polisi terkait dugaan pencemaran nama baik yang didaftarkanya pada Oktober 2018.

Pemeriksaan selesai pada pukul 14.20 WIB.

"(Ditanya) 16 pertanyaan, yaitu apa alasan dan basis tuntutan kami kepada saudara Surya Paloh. Sehingga kami meminta agar Surya Paloh dipanggil juga dan diperkarakan," pinta Rizal.

Sebelumnya, pada 16 Oktober 2018, Rizal melaporkan Surya Paloh atas dugaan pencemaran nama baik dirinya.

Dalam laporanya, Rizal mempermasalahkan pelaporan yang dilakukan Ketua Bidang Hukum, Advokasi, dan HAM Partai Nasdem Taufik Basari.

Taufik melaporkan Rizal karena ia diduga menyebut kata yang tidak pantas kepada Surya Paloh di dua televisi swasta.

Rizal saat itu mengomentari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang melebihkan jumlah impor beberapa jenis bahan pangan.

"Banyak lagi kata-kata lain yang diplesetkan, yang dipelintir dari wawancara kami di dua televisi. Seolah-olah kami melecehkan atau merusak nama baik Surya Paloh," tutur Rizal.

Namun, kata Rizal, pada kenyataanya justru Surya Paloh dan Nasdem yang menghina dirinya karena dianggap memaparkan data yang tidak kredibel.

"Saya dikenal di dalam maupun luar negeri lewat analisa yang dipublikasikan di Wall Street Journal, Straits Times, New York Times. Semua mamahami analisa saya yang faktual, analitik, dan tidak mengada-ada," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com