Upaya Jokowi Menang di Sumatera Selatan...

Kompas.com - 26/11/2018, 07:57 WIB
Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melantik jajaran pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Sumsel, di The Sultan Conventional Center, Palembang, Minggu (25/11/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinCalon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melantik jajaran pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Maruf Sumsel, di The Sultan Conventional Center, Palembang, Minggu (25/11/2018).

PALEMBANG, KOMPAS.com - Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi di mana Joko Widodo menelan kekalahan dari Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden 2014.

Saat itu, Jokowi yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih 2.027.049 suara (48,74 persen). Jokowi-JK kalah tipis dari Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meraih 2.132.163 (51,26 persen).

Prabowo-Hatta unggul di sepuluh kota/kabupaten, yakni Palembang, Lubuk Linggau, Pagaralam, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Lahat, dan Empat Lawang.

Sementara, Jokowi-JK hanya unggul di lima wilayah, yakni; Prabumulih, Musi Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim dan Musi Rawas.

Belum berubah

Empat tahun Jokowi-JK menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, peta politik di Sumatera Selatan belum banyak berubah. Jokowi mengakui sendiri hal tersebut.

Baca juga: Harga Jeblok, Jokowi Janji Pemerintah Beli Karet Petani

Saat mengukuhkan Tim Kampanye Daerah (TKD) Sumatera Selatan di Palembang, Minggu (25/11/2018), calon presiden nomor urut 01 itu menyebutkan, elektabilitasnya dan Ma'ruf Amin berdasarkan hasil survei internal hanya 37 persen.

"Kami blak-blakan saja, survei terakhir di Sumsel, angkanya baru 37 persen," kata Jokowi.

Mendengar pernyataan Jokowi itu, ribuan kader parpol pendukung yang hadir di The Sultan Convention terlihat lesu.

Namun, Jokowi kembali membangkitkan semangat pendukungnya dan menegaskan bahwa hasil survei internal itu bukan masalah.

"Enggak apa-apa, saya akan survei lagi akhir Desember, saya yakin sudah di atas 50 persen," ujar Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Hari Guru

Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Sumsel, Syahrial Oesman, juga optimistis elektabilitas jagoannya akan meningkat. Apalagi, setelah kunjungan Jokowi ke Provinsi Sumatera Selatan.

"Mungkin survei menyatakan Bapak kalah di sini, tapi kami menyatakan Bapak datang, bersalaman, menang," kata Syahrial.

Tokoh daerah

Jokowi optimistis bisa meningkatkan elektabilitas karena didukung oleh banyak tokoh daerah di Sumatera Selatan.

Jokowi menyebut tiga nama, yakni Gubernur Sumsel Herman Deru, mantan Gubernur Sumsel dua periode, Alex Noerdin serta Ketua TKD Sumsel Syahrial Oesman.

Ketiganya hadir dalam acara tersebut. Namun, Jokowi juga menampilkan foto ketiga tokoh itu di layar. Selanjutnya, layar menampilkan sosok tiga orang lainnya.

Mereka yakni; Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Baca juga: Presiden Jokowi Tegur Petani yang Kampanyekan Dirinya

"Ada Budi Karya Sumadi, orang sini," kata Jokowi.

Budi Karya yang berada di panggung pun langsung berdiri dari kursinya dan menyapa para kader parpol pendukung.

Namun, saat menyebut nama Tito, Jokowi menegaskan bahwa posisinya netral sebagai Kapolri.

"Pak Tito orang sini, tapi harus netral. Kalau saya sebut, keliru nanti," kata Jokowi

Meski demikian, Jokowi menyadari dukungan tokoh-tokoh daerah saja belum cukup.

Untuk meningkatkan elektabilitas, Jokowi meminta seluruh pendukungnya bergerak dari pintu ke pintu untuk menyampaikan capaian positif pemerintah serta mengklarifikasi isu-isu negatif kepada masyarakat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Doni Monardo Minta Jawa Barat Seimbangkan Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Pandemi Covid-19, Fraksi Partai Demokrat Siap Kawal Isu Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Sambut HUT RI, Pemerintah Gelar Lomba Bikin Video Berhadiah Rp 1 Miliar

Nasional
Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Diduga Ada Penerimaan Hadiah oleh Penyelenggara Negara dalam Kasus Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Pakar Komunikasi: Kampanye Masker Lebih Tepat untuk Kelompok yang Anggap Covid-19 Tak Bahaya

Nasional
Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Jokowi Sebut Pandemi Covid-19 Momentum Transformasi Pariwisata

Nasional
Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X