Wapres Sarankan Penggunaan Dana Desa Tak Banyak Libatkan Kontraktor

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar pembangunan yang menggunakan dana desa tak banyak melibatkan kontraktor.

Menurut Kalla, lebih baik pembangunan yang menggunakan dana desa menggunakan tenaga masyarakat desa langsung sehingga pencairannya tak terhambat sehingga dana tersebut tak lagi mengendap di kas daerah.

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi dana desa yang masih mengendap di kas daerah (kabupaten).

"Iya itu karena itu kami koreksi, karena secepat mungkin dana itu disampaikan ke pedesaan karena itu kami bikin aturan jangan pakai kontraktor. Tapi lebih intensif supaya masyarakat lebih bekerja," ujar Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: Jokowi: Dana Desa Besar, Jangan Kembali ke Kota atau ke Jakarta...

Ia mengatakan masyarakat desa bisa diberdayakan untuk membangun sejumlah infrastruktur desa seperti jalan dan jembatan.

"Bisa bikin jalan atau bikin apa, karena ini (dana) kan cukup besar," lanjut Kalla.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut masih ada dana desa yang mengendap di kas daerah. Hal itu disampaikan Mardiasmo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

"Untuk kas daerah ke (kas) desa masih ada beberapa belum semua," kata Mardiasmo.

Padahal, kata Mardiasmo, penyaluran dana desa dari kas negara ke kas daerah sudah berjalan baik. Apalagi, lanjut Mardiasmo, dana desa naik dari Rp 60 triliun menjadi Rp 70 triliun. Karena itu, ia berharap penyalurannya semakin baik.

Baca juga: ICW: Ada 181 Kasus Korupsi Dana Desa, Rugikan Negara Rp 40,6 Miliar

Ia pun berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Manteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDTT) untuk mengingatkan para kepala daerah untuk menyalurkan dana desa ke kas daerah.

Mungkin melalui Pak Mendagri dan Menteri Desa juga akan mengingatkan kepada kepala daerah supaya segera menyalurkan ke desanya," tutur Mardiasmo.

"Supaya betul-betul bisa dimanfaatkan. Tahap ketiga ini baru separuhnya, akan kami coba percepat supaya bulan November dan Desember bisa sampai ke desa dan dimanfaatkan," lanjut dia.

Diketahui, berdasarkan data Kementerian Desa dan PDTT per 4 Oktober 2018, pemerintah sudah menyalurkan dana desa sebesar 64,53% yakni Rp38,72 triliun. Sementara itu, dana kas daerah yang sudah ditransfer ke desa sebesar Rp34,89 triliun.

Dengan demikian, masih terdapat dana mengendap sejumlah Rp3,83 triliun di kas daerah.