Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunanetra Banyak Ditipu, Prabowo-Sandiaga Ingin Buat Uang Braille

Kompas.com - 17/11/2018, 06:57 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo menyatakan, pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan menyediakan uang ramah tunanetra jika terpilih.

Hal itu disampaikan Hashim dalam acara peluncuran buku Paradoks Indonesia karya Prabowo versi huruf braile di Media Center BPN Prabowo-Sandiaga, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

"Kebanyakan teman-teman penyandang tunanetra pekerjaannya di panti pijat. Ada yang ditipu. (katanya) Diberi Rp 50.000 enggak taunya Rp 5.000. Itu untuk mata uang braile," kata Hashim.

Baca juga: Cerita Nimatul Fauziah, Atlet Tuna Netra Peraih Perak Lawnball Asian Paragames 2018 (1)

Selain itu, Hashim mengatakan, Prabowo-Sandiaga juga akan menyediakan beasiswa bagi para putra-putri penyandang disabilitas. Hal itu, kata Hashim, merupakan bentuk kepedulian Prabowo-Sandiaga terhadap penyandang disabilitas.

Hashim menambahkan, Prabowo-Sandiaga juga akan menyediakan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas. Salah satunya ialah lift yang tombolnya menyediakan huruf braile.
Prabowo-Sandiaga juga berkomitmen mendirikan pusat disabilitas untuk membantu menyediakan kebutuhan para penyanang disabilitas di setiap provinsi.

"Susah masuk bangunan, tidak bisa naik gedung pencakar langit karena tidak ada aksara braile. Kami committed agar nantinya perda mewajibkan daerah menjadikan semua yang kurang terwujud aksara braile dalam lift dan diskon (penyandang disabilitas) untuk angkutan umum," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com