Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Gerindra Tak Memaksanya Kampanyekan Prabowo-Sandi

Kompas.com - 16/11/2018, 07:20 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta Partai Gerindra tak memaksanya untuk mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Hal ini disampaikan SBY lewat akun Twitter resminya, @Sbyudhoyono, Kamis (15/11/2018).

Awalnya, SBY menanggapi pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Muzani  menyebut bahwa SBY pernah berjanji untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi, namun sampai saat ini hal tersebut belum terwujud.

"Sebenarnya saya tak harus tanggapi pernyataan Sekjen Gerindra. Namun, karena nadanya tak baik & terus digoreng terpaksa saya respons *SBY*" tulis SBY.

SBY lalu mengingatkan bahwa ia pernah dua kali menjadi calon presiden, yakni pada 2004 dan 2009.

Dalam dua pilpres yang ia menangi itu, SBY mengaku tidak pernah memaksa ketua umum parpol pendukung untuk mengampanyekan dirinya.

"Saya pernah 2 kali jadi Calon Presiden. Saya tak pernah menyalahkan & memaksa Ketum partai-partai pendukung utk kampanyekan saya *SBY*" tulis Presiden keenam RI ini.

Daripada menyalahkan orang lain, SBY mengimbau Gerindra untuk mawas diri. Sebab, mengeluarkan pernyataan politik sembrono justru akan merugikan.

SBY menegaskan, dalam pilpres, yang paling menentukan adalah capresnya. Capres adalah "super star".

Oleh karena itu, capres harus miliki narasi dan gaya kampanye yang tepat. Menurut dia, saat ini rakyat ingin dengar dari capres apa solusi, kebijakan, dan program yang akan dijalankan untuk Indonesia lima tahun ke depan.

"Kalau "jabaran visi-misi" itu tak muncul, bukan hanya rakyat yang bingung, para pendukung pun juga demikian. Sebaiknya semua introspeksi *SBY*" tulis SBY.

Terakhir, SBY juga mengingatkan bahwa semua partai politik yang tak punya capres dalam pemilu serentak ini pasti akan lebih mendahulukan kemenangan di pemilu legislatif. Namun, ia mempertanyakan kenapa hanya sikap Partai Demokrat yang dipermasalahkan.

"Kalau Partai Demokrat yang terus diributin, para kader Demokrat tak perlu gusar & kecil hati. Go on. Kita tak pernah ganggu partai lain," tutup SBY.

Kompas TV Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mempertanyakan realisasi janji capres Prabowo pada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Realisasi janji Prabowo perlu dilakukan agar mesin politik Demokrat bisa maksimal dukung Prabowo-Sandiaga. Jansen mengungkapkan meskipun Demokrat mendukung Prabowo-Sandi. Namun Demokrat saat ini lebih memprioritaskan kesuksesan partai dalam Pileg 2019. Jansen meminta agar Prabowo ikut menyukseskan Demokrat dalam pileg agar janji SBY ke Prabowo juga dapat dipenuhi. Jansen enggan mengungkap janji Prabowo terhadap Demokrat dan SBY yang belum dipenuhi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com