Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

31 Bupati Bertemu Presiden Bahas Investasi, Isu PKI, hingga Ekonomi Kreatif

Kompas.com - 12/11/2018, 17:20 WIB
Krisiandi

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima 31 bupati dari sejumlah daerah di Indonesia. Pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/11/2018). 

Dalam pertemuan tersebut, Presiden dan para bupati membahas berbagai hal. Antara lain, investasi, isu hoaks dan ekonomi kreatif. 

Menurut Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Mardani H Maming, Presiden meminta para bupati mempermudah masuknya investasi agar bisa mendorong perkembangan perekonomian di daerah.

"Presiden memerintahkan para bupati mempermudah investasi, memperpendek birokrasi, mempermudah pelayanan dan menjaga inflasi," kata Mardani, seusai pertemuan, seperti dikutip Antara.

"Ini adalah pertemuan kelima dari pertemuan terbatas yang dilakukan presiden dengan kepala daerah," kata Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu.

Menurut Mardani, dalam pertemuan itu Kepala Negara juga menjelaskan isu-isu terkini yang sering beredar melalui media sosial. Termasuk hoaks. 

"Beliau menjelaskan isu terkini seperti antek asing, tenaga kerja asing dari China, juga isu PKI yang dibubarkan 1965, padahal beliau lahir 1961, masa ada PKI balita," katanya.

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan Presiden Jokowi banyak menyinggung ekonomi kreatif.

"Presiden mendorong supaya para bupati mengembangkan ekonomi kreatif, sektor pendidikan bisa diajak kolaborasi untuk melahirkan entrepreneurs misalnya kopi," katanya.

Baca juga: Bertemu Presiden, Apkasi Minta Tambahan Tunjangan

Ia menyebutkan Indonesia yang merupakan penghasil kopi berkualitas tak boleh kalah dari Italia. "Italia yang tidak menghasilkan kopi tapi warungnya ada di seluruh dunia," katanya.

Menurut dia, Presiden mengajak para kepala daerah fokus agar bisa menghasilkan kinerja yang memuaskan masyarakat.

Azwar mengatakan, para bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi terkait pembangunan infrastruktur. 

"Selama ini banyak kabupaten yang terisolasi, sekarang dengan mudah dapat diakses, misalnya dulu perlu waktu 2-3 jam sekarang hanya sejam termasuk juga Banyuwangi," katanya.

Kompas TV Joko Widodo dalam kunjungan kerja hari keduanya di Jawa Barat mengunjungi pasar tradisional di Bandung. Presiden Jokowi ingin membandingkan harga komoditas di sejumlah pasar yang telah dikunjunginya. Pasar tradisional yang dikunjungi Presiden Jokowi kali ini adalah Pasar Cihaurgeulis di Kota Bandung. Kedatangan Jokowi ke pasar ini disambut antusias oleh pedagang dan pengunjung di pasar ini. Dalam kesempatan ini Jokowi juga menanyakan harga sejumlah barang kebutuhan pokok. Jokowi mengatakan lewat kunjungan ke Pasar Cihaurgeulis, ia bisa membandingkan harga barang dengan sejumlah pasar yang telah dikunjunginya dan menurut Jokowi harga beras sayuran dan telur cukup stabil.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com