Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Acara Pengukuhan APKASI, Wapres Kalla Imbau Bupati Majukan Daerahnya

Kompas.com - 05/05/2016, 16:03 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, bupati adalah pimpinan pemerintah yang paling dekat dengan rakyat dan pelaksana kebijakan pusat dan daerah.

Kemajuan dan kemunduran negara, kata Kalla, merupakan tanggungjawab yang harus diemban para bupati. Hal itu diungkapkannya pada acara pengukuhan Dewan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5/2016).

"Anda terpilih oleh rakyat untuk melakaanakan tugas itu. Tujuan bernegara, melanjutkan pemimpin-pemimpin terdahulu untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur," ujar Kalla, Kamis.

Kalla menambahkan, fondasi utama kemajuan daerah adalah melalui kegiatan-kegiatan yang produktif dengan kreativitas dan inovasi dari daerah. Menurutnya, hasil otonomi ditentukan dari tingkat kesejahteraan daerahnya.

"Yang harus dilaksanakan, bagaimana meningkatkan produktivitas negeri ini yang terdiri dari lebih dari 500 kabupaten kota dan 34 provinsi. Dalam ekonomi, manufaktur, jasa, pertanian," tutur mantan Ketua Umum Partai Golkar itu.

Kalla mengatakan, dalam 10 tahun ke depan 60 persen penduduk akan berpindah ke kota jika daerah tak meningkatkan kemakmuran dan kreativitasnya. Kreativitas diperlukan karena lahan tak mungkin bertambah. Lahan yang ada harus dimanfaatkan.

Namun, penambahan lahan berarti membabat hutan yang akan berujung pada kekeringan. Sehingga harus dicari jalan keluarnya. Sedangkan, industri manufaktur juga harus ditingkatkan demi kepentingan investasi.

"Di Jawa kita alihkan dari barat ke timur. Di Sumatera infastrukur jalan pelabuhan. Di timur kita buat pelabuhan," kata dia.

Kalla menyebutkan, kebijakan pusat akan memberi porsi dana sekitar Rp 777 triliun pada daerah. Dalam kurusn waktu lima hingga 10 tahun, porsi dana untuk daerah tersebut naik sekitar 35 persen.

Ia pun meminta agar daerah segera melakukan efisiensi. Kemajuan daerah, kata dia, bukan ditunjukkan dengan kantor dan rumah dinas yang megah namun ditunjukkan dengan angka kemiskinan dan pengangguran yang berkurang serta naiknya penghasilan daerah.

"Sebagai wakil pemerintah di daerah, harapan kami aman tersebut dapat dijalankan sebaik-baiknya. Ditandai naiknya kesejahteraan daerah," ujar Kalla.

Kompas TV Kisah Cinta Romantis & Sederhana Bupati Batang - Sang Pendamping
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com