Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut "Politik Genderuwo" Istilah untuk Politisi Penyebar Ketakutan

Kompas.com - 09/11/2018, 17:46 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, menjelaskan makna dari istilah politik genderuwo yang diungkapkan Presiden Joko Widodo.

Karding mengatakan istilah tersebut ditujukan kepada politisi yang suka menyebar propaganda dan ketakutan di masyarakat.

"Politik genderuwo itu adalah satu pernyataan simbolik yang ditujukan kepada semua orang, pemimpin, politisi yang dalam pernyataannya, kampanyenya, selalu membangun narasi propaganda tentang ketakutan, tentang kegalauan di tengah masyarakat," ujar Karding ketika dihubungi wartawan, Jumat (9/11/2018).

Karding mengatakan propaganda itu membuat rakyat terpapar isu-isu hoaks dan fitnah. Optimisme masyarakat terhadap Indonesia pun bisa luntur.

Padahal, kata Karding, seharusnya pemilu ini membuat masyarakat merasa gembira. Sebab banyak calon-calon pemimpin yang berkomitmen memberikan kesejahteraan kepada mereka.

Baca juga: Jokowi: Stop Cara Berpolitik seperti Genderuwo...

"Itu yang disindir oleh Pak Jokowi," kata Karding.

Karding mengatakan Presiden Jokowi ingin masyarakat tidak terus menerus 'dicekoki' propaganda semacam itu. Kata Karding, Jokowi tidak ingin hal-hal sepele dan teknis terus menjadi perdebatan masyarakat.

Politik genderuwo

Setelah sebelumnya sempat menyindir politikus yang tak beretika dengan sebutan "sontoloyo", Presiden RI Joko Widodo melontarkan sebutan "genderuwo".

Sebutan itu disematkan Jokowi untuk para politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menakut-nakuti masyarakat. Pasalnya, lanjut Jokowi, pada tahun politik seperti saat ini, banyak politikus yang pandai memengaruhi.

"Yang tidak pakai etika politik yang baik. Tidak pakai sopan santun politik yang baik. Coba kita lihat politik dengan propaganda menakutkan, membuat ketakutan, kekhawatiran," kata Jokowi saat membagikan 3.000 sertifikat tanah di GOR Tri Sanja, Kabupaten Tegal, Jumat (9/11/2018).

Tak hanya itu, menurut Jokowi, setelah menakut-nakuti rakyat, para politikus itu kerap membuat sebuah ketidakpastian dan menggiring masyarakat menuju ketakutan.

"Cara-cara seperti ini adalah cara-cara politik yang tidak beretika. Masak masyarakatnya sendiri dibuat ketakutan? Enggak benar kan? itu sering saya sampaikan itu namanya politik genderuwo, nakut-nakuti," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi: Stop Cara Berpolitik seperti Genderuwo...

"Jangan sampai seperti itu. Masyarakat ini senang-senang saja kok ditakut-takuti. Iya tidak? Masyarakat senang-senang kok diberi propaganda ketakutan. Berbahaya sekali," lanjut dia.

Jokowi berharap, propaganda ketakutan tidak lagi dilakukan untuk menciptakan suasana ketidakpastian dan menciptakan keraguan satu sama lain di tengah masyarakat. Apalagi, lanjut dia, aset terbesar bangsa ini adalah persatuan, persaudaraan, kerukunan.

"Jangan sampai rugi besar kita ini, karena pas setiap lima tahun itu ada pilihan bupati, gubernur, wali kota ada terus. Jangan sampai (pecah) seperti itu," katanya.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mencoba motor listrik buatan dalam negeri Presiden yang terbiasa dengan sepeda motor gede kaget karena motor listrik ini tidak memiliki knalpot. Setelah mencoba sejauh 200 meter Presiden puas dengan kecanggihan motor gesit, gesits merupakan akronim dari Garasindo Electric Scouter Institut Teknologi Surabaya dan telah mempunyai pabrik di Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Menurut Presiden Indonesia telah siap memproduksi massal motor gesits.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com