Temui Wapres, Asosiasi Pengembang Minta Target Pembangunan Rumah Subsidi Ditingkatkan

Kompas.com - 08/11/2018, 15:37 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Indo Defence Expo di Jakarta International Expo, Kemayoran, JakartaKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Indo Defence Expo di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Ketua Apersi Junaidi Abdillah menyatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta kenaikan target pembangunan rumah subsidi di tahun 2019. Sebab, kata Junaidi, target pemerintah dalam membangun rumah subsidi menurun di tahun 2019.

"Jadi gini, kami berharap untuk rumah subsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan. Terutama FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," ujar Junaidi.

"Karena yang kami lihat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada penurunan target untuk tahun depan (2019)," lanjut dia.


Baca juga: Jusuf Kalla Minta Industri Pertahanan RI Mandiri

Ia mengatakan, di tahun 2018 ada 267.000 unit rumah subsidi yang dibangun. Karena itu ia menilai semestinya pemerintah meningkatkan target pembangunan rumah subsidi sebanyak 300.000 unit.

Junaidi pun menyayangkan target di tahun 2019 karena pemerintah hanya menargetkan untuk membangun 184.000 unit rumah subsidi.

Padahal, lanjut dia, permintaan pembangunan rumah subsidi sangat tinggi di masyarakat. Ia mengungkapkan pangsa pasar rumah subsidi juga besar, terutama dari masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya tidak tetap.

"Padahal masyarakat Indonesia itu non fixed income. Seperti pedagang bakso, pedagang keliling. Penghasilan dia cukup. Buktinya ngontrak rumah, ngangsur motor cukup. Tapi di perbankan tidak bankable. Tidak bankable-nya karena apa? Karena masalah perijinan," papar Junaidi.

"Perizinan jualan baksonya. Perizinan dengan data-data ini kan tidak semua masyarakat ini bisa membuat pembukuan. Nah ini yang perlu perhatian. Kita harapannya pemerintah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk masyarakat non fixed income, perlu perhatian khusus," lanjut dia.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X