Temui Wapres, Asosiasi Pengembang Minta Target Pembangunan Rumah Subsidi Ditingkatkan

Kompas.com - 08/11/2018, 15:37 WIB
Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka Indo Defence Expo di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Kompas.com/Rakhmat Nur HakimWakil Presiden Jusuf Kalla membuka Indo Defence Expo di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Ketua Apersi Junaidi Abdillah menyatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya meminta kenaikan target pembangunan rumah subsidi di tahun 2019. Sebab, kata Junaidi, target pemerintah dalam membangun rumah subsidi menurun di tahun 2019.

"Jadi gini, kami berharap untuk rumah subsidi ini perlu ada tambahan target yang akan diluncurkan tahun depan. Terutama FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan)," ujar Junaidi.

"Karena yang kami lihat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ada penurunan target untuk tahun depan (2019)," lanjut dia.

Baca juga: Jusuf Kalla Minta Industri Pertahanan RI Mandiri

Ia mengatakan, di tahun 2018 ada 267.000 unit rumah subsidi yang dibangun. Karena itu ia menilai semestinya pemerintah meningkatkan target pembangunan rumah subsidi sebanyak 300.000 unit.

Junaidi pun menyayangkan target di tahun 2019 karena pemerintah hanya menargetkan untuk membangun 184.000 unit rumah subsidi.

Padahal, lanjut dia, permintaan pembangunan rumah subsidi sangat tinggi di masyarakat. Ia mengungkapkan pangsa pasar rumah subsidi juga besar, terutama dari masyarakat berpenghasilan rendah yang penghasilannya tidak tetap.

"Padahal masyarakat Indonesia itu non fixed income. Seperti pedagang bakso, pedagang keliling. Penghasilan dia cukup. Buktinya ngontrak rumah, ngangsur motor cukup. Tapi di perbankan tidak bankable. Tidak bankable-nya karena apa? Karena masalah perijinan," papar Junaidi.

"Perizinan jualan baksonya. Perizinan dengan data-data ini kan tidak semua masyarakat ini bisa membuat pembukuan. Nah ini yang perlu perhatian. Kita harapannya pemerintah ini untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk masyarakat non fixed income, perlu perhatian khusus," lanjut dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Indonesia Diprediksi Kehilangan Kunjungan 4 Juta Wisatawan Mancanegara Selama Pandemi

Nasional
MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

MUI Laporkan Hoaks soal Penolakan Rapid Test Covid-19 ke Bareskrim Polri

Nasional
97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

97 Pendaftar Calon Anggota Komisi Yudisial, Tiga di Antaranya Petahana

Nasional
Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Menparekraf Sebut Pariwisata Bali Berpotensi Dibuka Kembali, Ini Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X