Bawaslu Mengaku Dilema soal Kasus Dugaan "Curi Start" Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawaslu Pemiliu berada dalam posisi yang dilematis dalam memutuskan kasus dugaan ''curi start" kampanye media massa pasangan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan dilema tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan.  

Bawaslu dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf di harian Media Indonesia edisi Rabu (17/10/2018) merupakan bentuk kampanye di luar jadwal.

Sementara Polri dan Kejagung pasca melakukan pengkajian menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur pelanggaran pidana pemilu dalam iklan kampanye tersebut.

Baca juga: Alasan Gakumdu Hentikan Kasus Dugaan Pelanggaran Kampanye Jokowi-Maruf

"Inilah dilema bagi lembaga Bawaslu dalam proses penegakan hukum. Ketika kepolisan dan kejaksaan menyatakan tidak memenuhi unsur tindak pidana, tidak bisa kami teruskan karena proses penyidikan pasti tidak akan dilakukan," kata Ratna di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (7/11/2018).

Atas perbedaan tersebut, Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan agung akhirnya memutuskan untuk menyatakan iklan kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin tidak memenuhi unsur pidana pemilu.

Untuk selanjutnya, Sentra Gakkumdu menghentikan kasus dugaan pelanggaran aturan kampanye tersebut.

Ratna mengatakan, perbedaan pendapat Sentra Gakkumdu dalam memutuskan dugaan pelanggaran pemilu baru pertama kali terjadi.

"Iya (pertama kali terjadi). Memang yang (kasus) iklan ini, Bawaslu, kepolisian, kejaksaan berbeda pendapat hukum," ujar Ratna.

Baca juga: Soal Dugaan Curi Start Kampanye, Timses Jokowi-Maruf Sebut Tak Berniat Langgar Aturan

Menurut Ratna, perbedaan pendapat ini bisa membuka celah bagi banyak pihak untuk malakukan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut, lanjut dia, diharapkan tidak lagi terjadi. Seluruh peserta, termasuk penyelenggara diharapkan menaati peraturan pemilu.

"Perbedaan pendapat ini tentu bisa dilihat sebenarnya sudah membuka ruang untuk kemudian dilanggarnya asas jujur dan adil. Ini tentu kami harap tidak menjadi semacam pintu masuk untuk parpol lakukan kegiatan yang sesungguhnya di Undang-Undang nomor 7 tahun 17 (tentang pemilu) tak dibolehkan," tutur Ratna.

Sebelumnya, pasangan Jokowi-Ma'ruf dilaporkan ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 tersebut disinyalir melakukan 'curi start' kampanye dengan beriklan di media massa. Padahal, metode kampanye iklan baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Iklan tersebut dimuat dalam surat kabar Media Indonesia yang terbit Rabu (17/10/2018). Dalam iklan itu tertulis 'Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia', dengan gambar Jokowi dan Ma'ruf disertai angka 01 sebagai nomor urut pasangan calon.

Dalam iklan juga tertera nomor rekening untuk penyaluran donasi dan sebuah nomor ponsel.

Aturan mengenai waktu iklan kampanye pemilu diatur dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebut, iklan di media massa cetak, media massa elektronik dan internet dilakasanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang, dari 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.