Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

M Taufik: Ini Bukan karena Kami Takut Ancaman PKS

Kompas.com - 06/11/2018, 08:16 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Persetujuan DPD Partai Gerindra DKI Jakarta menyerahkan kursi Wakil Gubernur DKI kepada Partai Keadilan Sejahtera terjadi setelah adanya ancaman.

PKS menyatakan akan mematikan mesin partai pada Pemilihan Presiden 2019 jika tak diberi kursi wagub DKI Jakarta.

Namun, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, keputusan menyerahkan kursi yang pernah diduduki Sandiaga Uno itu bukan karena adanya ancaman dari PKS.

"Ini bukan karena kami takut ancaman. Gerindra itu partai besar, ancaman enggak laku sama Gerindra. Ini karena saya menjaga komitmen Pak Prabowo saja," ujar Taufik kepada Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Buka-bukaan Taufik soal Prabowo di Balik Penyerahan Kursi Wagub DKI ke PKS

Komitmen yang dimaksud Taufik adalah kesepakatan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Kesepakatannya, kursi wagub DKI Jakarta akan diserahkan kepada PKS. Alasannya, PKS telah menyerahkan posisi calon wakil presiden kepada Partai Gerindra.

Atas dasar itu, akhirnya DPD Gerindra DKI Jakarta setuju untuk memberi kesempatan kepada PKS untuk meraih kursi Wagub DKI.

Namun, harus melalui proses fit and proper test terlebih dahulu.

"Kami mau dibuat badan yang melakukan fit and proper. Jadi PKS ajukan saja empat nama, nanti kami pilih dua nama. Dua nama itu kita serahkan ke DPRD melalui gubernur, dipilih nanti di sana," kata dia.

Baca juga: PKS Berpotensi Tunjuk Lebih dari 2 Kader sebagai Kandidat Wagub DKI

Adapun jabatan wagub DKI kosong sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri.

Sandiaga mundur karena memilih maju sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019.

Terkait mekanisme penentuan pengganti Sandiaga, partai pengusung harus mengajukan dua nama pengganti kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Setelah itu, Anies mengantarkan dua nama tersebut kepada DPRD DKI Jakarta.

Kemudian, DPRD DKI Jakarta akan memilih satu orang dari dua kandidat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com