Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita Populer: Polemik "Tampang Boyolali” dan Jokowi Mulai Angkat Bicara soal Isu PKI

Kompas.com - 06/11/2018, 05:43 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com — Berikut lima berita populer Kompas.com, Selasa (6/11/2018).

1. Jokowi sebut sudah waktunya angkat bicara soal isu PKI

Calon presiden nomor urut 1 Joko Widodo mengungkapkan kegusarannya. Sudah empat tahun ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun, hingga saat ini masih ada masyarakat yang percaya isu bahwa ia adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Dalam sejumlah acara di Provinsi Banten, Sabtu (3/11/2018) hingga Minggu (4/11/2018), Jokowi mengatakan, berdasarkan hasil survei yang diterimanya, sekitar 6 persen responden percaya isu Jokowi adalah PKI.

"Kelihatannya memang cuma 6 persen. Tapi itu setara dengan 9 juta masyarakat Indonesia. Masih banyak, kan, berarti," ujar Jokowi dalam acara silaturahim dengan kiai serta santri di Pondok Pesantren Darul Hikmah, kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Minggu (4/11/2018). 

Artikel selengkapnya dalam tautan ini.

 

2. Polemik "tampang Boyolali" yang berbuntut panjang

Warga Boyolali membawa poster dan spanduk protes terhadap pidato Prabowo memadati ruangan di Balai Sidang Mahesa di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (4/11/2018).KOMPAS.com/LABIB Warga Boyolali membawa poster dan spanduk protes terhadap pidato Prabowo memadati ruangan di Balai Sidang Mahesa di Boyolali, Jawa Tengah, Minggu (4/11/2018).
Pidato calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto saat peresmian Kantor Badan Pemenangan Prabowo-Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Selasa (30/10/2018), berbuntut panjang.

Rekaman video pidato itu viral karena pada salah satu bagian Prabowo menyebutkan kata-kata "tampang Boyolali". Dalam pidatonya, Prabowo menyebutkan bahwa Jakarta dipenuhi gedung menjulang tinggi dan hotel-hotel mewah.

Ia menyebutkan beberapa hotel berbintang di Ibu Kota. Namun, ia yakin warga Boyolali tidak pernah menginjakkan kaki di hotel mewah itu.

Selengkapnya bisa dibaca dalam link ini.

 

3. Perempuan penyebar hoaks video Lion Air jatuh ditangkap

Beredar foto dan video deetik-detik pesawat Lion Air JT610 terjatuh pada Senin (29/10/2018).Instagram Beredar foto dan video deetik-detik pesawat Lion Air JT610 terjatuh pada Senin (29/10/2018).
Polisi mengamankan seorang perempuan yang turut menyebarkan berita bohong atau hoaks seputar peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri mengidentifikasi akun media sosial yang diduga telah menyebarkan berita hoaks atau berita yang berlebihan atau berita yang tidak lengkap.

"(Penyebaran informasi itu) dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Senin (5/11/2018).

Dari beberapa orang yang ditangkap Polri terdapat satu perempuan berinisial A (30 tahun).

Artikel selengkapnya bisa dibaca di sini.

 

4. Gerindra serahkan kursi Wagub DKI kepada PKS

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik (ketiga dari kiri) dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (keempat dari kiri) saat melakukan konferensi pers di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018) sore.KOMPAS.com/NURSITA SARI Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik (ketiga dari kiri) dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo (keempat dari kiri) saat melakukan konferensi pers di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11/2018) sore.
Kursi wakil gubernur DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno akan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com