Kompas.com - 29/10/2018, 15:02 WIB
Gubernur Jambi Zumi Zola duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/10/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINGubernur Jambi Zumi Zola duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/10/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola menyerahkan sebuah jaket merek Burberry kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaket tersebut diduga sebagai penerimaan gratifikasi.

"Itu pemberian Asrul. Saya tidak tahu dari mana asalnya, tapi sudah saya kembalikan kepada KPK," ujar Zumi saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (29/10/2018).

Menurut Zumi, jaket tersebut diberikan oleh orang kepercayaannya, Asrul Pandapotan Sihotang. Asrul merupakan orang yang diminta mengumpulkan uang dari para kontraktor.

Baca juga: Zumi Zola Akui Pengurus PAN Minta Proyek Rp 100 Miliar

Meski demikian, Zumi mengatakan tidak mengetahui asal-usul pemberian jaket tersebut. Menurut penelusuran, jaket merek Burberry tersebut harganya berkisar Rp 3 juta hingga puluhan juta rupiah.

Selain jaket, Zumi juga menyerahkan satu unit mobil Toyota Alphard kepada KPK. Mobil mewah yang berasal dari kontraktor tersebut dianggap sebagai bagian dari penerimaan gratifikasi.

"Saya tahu ini salah dan saya sudah menggunakan. Lalu saya serahkan ke penyidik. Saya katakan, saya mengaku saya salah," kata Zumi.

Baca juga: Zumi Zola Mengaku Sempat Dianggap Tak Tahu Berterima Kasih oleh Timses

Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga didakwa menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura.

Selain itu, Zumi juga didakwa menerima 1 unit Toyota Alphard. Zumi diduga menerima gratifikasi dari berbagai rekanan dan konsultan proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi Jambi.

Dalam kasus ini, Zumi Zola juga didakwa menyuap 53 anggota DPRD Provinsi Jambi. Zumi diduga menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,5 miliar.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Kemhan: Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Mendagri Harap UU Otsus Bisa Jawab Persoalan SDM di Papua

Nasional
Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Saksi Sebut Bank Garansi Rp 52,3 Miliar Merupakan Komitmen Pengekspor Benih Lobster

Nasional
Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Kemerdekaan Indonesia dan Toleransi Para Pemimpin Islam

Nasional
Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Oknum KPK Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai, Firli Pastikan Tak Akan Tolerir Penyimpangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X