Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Kami Menindak Mafia Pangan, Bisa Dirasakan Kan...

Kompas.com - 25/10/2018, 20:34 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen (Pol) Ari Dono Sukmanto mengatakan, dalam empat tahun terakhir, Polri menindak tegas mafia pangan yang kerap mengakibatkan harga sejumlah komoditas meroket.

"Kami telah melaksanakan kegiatan penindakan terhadap mafia pangan, bisa dirasakan kan beberapa tahun terakhir ini harga-harga stabil," ujar Ari dalam keterangan pers di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Bahkan, pada 2017, demi mengoptimalkan pemantauan terhadap pangan di dalam negeri, Polri sampai membentuk Satuan Tugas Mafia Pangan.

Alhasil, tidak hanya di hari raya keagamaan, kondisi harga yang stabil juga didapatkan saat hari-hari biasa.

"Sebelumnya, kami melaksanakan pengendalian dan pengamanan pangan hanya pada ketika hari raya keagamaan saja. Tapi kebijakan Pak Kapolri, kami melaksanakan itu setiap saat," lanjut mantan Kepala Bareskrim Polri itu.

Baca juga: Panen Bawang di Brebes, Mentan dan Buwas Siap Berantas Mafia Pangan

Secara umum, tugas pokok Polri dalam pengendalian dan pengamanan pangan, yakni memastikan kecukupan stok bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi bahan pokok, memonitor harga bahan pokok dan melakukan penegakan hukum.

"Riilnya, penegak hukum memastikan kelancaran distribusi barang, memastikan harga yang adil pada tingkat konsumen sehingga daya beli masyarakat semakin meningkat," ujar Ari.

Dalam empat tahun terakhir, Polri melakukan tugas pokok itu hingga berujung pada tindakan penegakan hukum atas sejumlah perkara.

"Total, telah dilakukan penegakan hukum sebanyak 245 kasus dengan jumlah tersangkanya itu sebanyak 252 orang. Terbukti setelah kami melakukan itu, inflasi benar-benar turun dari 1,36 persen pada 2014, turun terus sampai 1,18 persen tahun 2017," papar Ari.

Kompas TV Jelang akhir tahun 2017, harga beras di pasar induk beras Cipinang, Jakarta terus meningkat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com