Kompas.com - 25/10/2018, 16:36 WIB
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (16/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap toleransi antarumat menjadi dasar untuk inovasi dan kreativitas. Beragam perbedaan yang ada di masyarakat sejatinya menjadi sebuah rahmat dan kekuatan.

Hal itu mengemuka dalam seminar "Penguatan Nilai Pancasila dalam Mewujudkan Indonesia Toleran dan Bermartabat" di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Kamis (25/10/2018).

Seminar tersebut dihadiri oleh Akbar Tandjung (Ketua DPR RI 1999-2004), Din Syamsuddin (tokoh agama), Hariyono (PLT. Kepala BPIP) Mutjaba Hamdi (Direktur Eksekutif Wahid Foundation) dan Jimly Asshidiqqie (akademisi).

"Jika suasana toleransi timbul dengan saling menghormati perbedaan, maka di situlah tumbuh inovasi, ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Jimly.

Baca juga: Menengok Keberagaman di Kampung Toleransi Liur

Kendati demikian, lanjut Jimly, toleransi tersebut sedang mengalami gejala yang kurang baik lantaran adanya politisasi kampus. Menurutnya, dunia kampus dan politik sejatinya terpisahkan.

"Dunia kampus dan politik sudah lekat di Indonesia sejak lama. Makanya, itu menjadi karakter betul kampus di Indonesia," tuturnya.

Oleh karena itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI ini menyarankan, lembaga pendidikan tinggi di Tanah Air harus evaluasi mengenai demokrasi di kampus. Evaluasi tersebut bisa mencontoh pendidikan kampus di Amerika Utara yang justru cenderung fokus ke inovasi, bukan berpolitik.

"Kampus di Amerika Utara berkembang luar biasa. Maka, kita harus evaluasi apakah sudah tepat peran politik di kampus karena seharusnya mahasiswa menjadi pelopor atau inovator," paparnya.

Baca juga: Masjid Menara Kudus, Saksi Hidup Toleransi dari Masa ke Masa (1)

Tak pelak, seperti diungkapkan Jimly, iklim pendidikan tinggi di Indonesia tidak tumbuh. Maka, selaras dengan hal tersebut, masyarakat rentan terkena dampak kegiatan-kegiatan yang antitoleransi.

Sementara itu, Akbar Tandjung menambahkan, ideologi Pancasila wajib diterapkan dengan utuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebab, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang menampung ragam pikiran dan pendapat.

"Pancasila bukan ideologi dogmatif, melainkan terbuka dan dinamis. Maka, ideologi ini bisa dilihat dari ragam perspektif, seperti politik dan hukum," ungkap Akbar Tandjung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Perjanjian Ekstradisi Diteken, Koruptor hingga Teroris Tak Lagi Bisa Bersembunyi di Singapura

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Booster Mencegah Penyebaran Varian Omicron

Nasional
Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Ma'ruf Amin Sebut MUI Ujung Tombak Indonesia Jadi Pusat Industri Halal

Nasional
Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Berhasil Diambil Alih di Era Jokowi, Begini Awal Mula Ruang Udara RI Dikuasai Singapura

Nasional
Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Pernyataan Bupati Langkat Soal Kerangkeng untuk Rehabilitasi Dimentahkan BNN

Nasional
Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Sejarah FIR Indonesia Dikuasai Singapura sejak Era Kemerdekaan dan Kini Diambil Alih

Nasional
Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Pengacara Didit Wijayanto Wijaya Didakwa Merintangi Penyidikan Korupsi di LPEI

Nasional
Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Eksepsi Eks Anggota DPR Yudi Widiana Ditolak, PN Tipikor Bandung Lanjutkan Persidangan

Nasional
PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

PM Singapura: Saya Harap Dapat Bekerja Lebih Erat dengan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.