Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Sebut Kejahatan Siber Menurun

Kompas.com - 25/10/2018, 14:43 WIB
Yoga Sukmana,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah menghadapi ancaman keamanan baru di era perkembangan teknologi yakni kejahatan siber.

Namun mantan Panglima ABRI itu menyebut, angka kejahatan siber bisa ditekan dengan berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Untuk kejahatan siber kita lihat grafik. Terjadi penurunan kejahatan siber," ujarnya dalam acara empat tahun kerja pemerintah di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Baca juga: Wiranto: 4 Tahun Jokowi-JK, Stabilitas Politik Panas-Dingin

Wiranto menunjukkan grafik penurunan angka kejahatan siber itu. Data itu merupakan data dari Kemenko Polhukam.

Pada 2017 lalu, angka kejahatan siber tercatat sebanyak 1.712, atau turun dari data 2016 yang angkanya mencapai 6.045. Adapun pada 2015, angkanya sebanyak 2.788.

Kejahatan siber yang dimaksud meliputi pornografi, judi online, penghinaan, pemerasan, penipuan, ujaran permusuhan, hingga pencurian identitas.

Penurunan angka kejahatan siber itu diyakini lantaran pemerintah mengantuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2017 lalu.

Khusus masalah penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial, Wiranto memaparkan jumlahnya pada 2018.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, 5 Juta Orang Belum Menikmati Listrik

Selama 2018, ada 324 kasus ujaran kebencian. Sebanyak 152 kasus sudah diselesaikan. Sementara kasus hoaks berjumlah 52 kasus dengan 30 kasus diantaranya sudah diselesaikan.

Selain itu Wiranto juga mengatakan, pemerintah sudah membentuk saber pungli dan sudah bekerja dengan melakukan operasi tangkap tangan.

"Stabilitas keamanan. Kalau banyak pungli. Ini kalau berkembang. Negara itu colaps juga. Karena ada high cost. Sehingga menjadi ekonomi biaya tinggi," kata dia.

"Maka kami sudah bangun Sapu Bersih Pungutan Liar dan sudah melaksanakan banyak kegiatan. Misalnya kami OTT dari tahun ke tahun banyak kita masukan dalam proses hukum yang adil," sambung Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com