Salin Artikel

4 Tahun Jokowi-JK, Wiranto Sebut Kejahatan Siber Menurun

Namun mantan Panglima ABRI itu menyebut, angka kejahatan siber bisa ditekan dengan berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah selama empat tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Untuk kejahatan siber kita lihat grafik. Terjadi penurunan kejahatan siber," ujarnya dalam acara empat tahun kerja pemerintah di Auditorium Gedung 3 Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Wiranto menunjukkan grafik penurunan angka kejahatan siber itu. Data itu merupakan data dari Kemenko Polhukam.

Pada 2017 lalu, angka kejahatan siber tercatat sebanyak 1.712, atau turun dari data 2016 yang angkanya mencapai 6.045. Adapun pada 2015, angkanya sebanyak 2.788.

Kejahatan siber yang dimaksud meliputi pornografi, judi online, penghinaan, pemerasan, penipuan, ujaran permusuhan, hingga pencurian identitas.

Penurunan angka kejahatan siber itu diyakini lantaran pemerintah mengantuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 2017 lalu.

Khusus masalah penyebaran berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di media sosial, Wiranto memaparkan jumlahnya pada 2018.

Selama 2018, ada 324 kasus ujaran kebencian. Sebanyak 152 kasus sudah diselesaikan. Sementara kasus hoaks berjumlah 52 kasus dengan 30 kasus diantaranya sudah diselesaikan.

Selain itu Wiranto juga mengatakan, pemerintah sudah membentuk saber pungli dan sudah bekerja dengan melakukan operasi tangkap tangan.

"Stabilitas keamanan. Kalau banyak pungli. Ini kalau berkembang. Negara itu colaps juga. Karena ada high cost. Sehingga menjadi ekonomi biaya tinggi," kata dia.

"Maka kami sudah bangun Sapu Bersih Pungutan Liar dan sudah melaksanakan banyak kegiatan. Misalnya kami OTT dari tahun ke tahun banyak kita masukan dalam proses hukum yang adil," sambung Wiranto.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/25/14431391/4-tahun-jokowi-jk-wiranto-sebut-kejahatan-siber-menurun

Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke