Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Infrastruktur Bukan untuk Gagah-gagahan

Kompas.com - 25/10/2018, 14:28 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pembangunan infrastruktur untuk konektivitas baik berupa bandara, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, adalah sesuatu yang penting.

"Ini bukan untuk gagah-gagahan, juga bukan untuk keren-kerenan," kata Jokowi saat meresmikan Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, di Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis (25/10/2018).

Jokowi menegaskan, mobilitas orang dan barang di seluruh penjuru tanah air sangat penting.

Jokowi meyakini, dengan Infrastuktur yang dibangun secara merata di seluruh Indonesia, ekonomi akan berkembang.

Baca juga: Beredar Kabar Temuan Proyek Infrastruktur Mangkrak, Ini Penjelasan BPK

Dulu, kata dia, orang berbicara ekonomi Indonesia fokusnya selalu ada di Jawa. Namun sekarang, saat berbicara ekonomi Indonesia, orang mulai membahas potensi-potensi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di luar Jawa.

"Dan salah satunya adalah provinsi Kalimantan Timur. Ya memang dalam empat tahun terakhir ini yang kita kejar adalah munculnya kantong-kantong pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah," kata Jokowi.

Namun, Jokowi dalam kesempatan itu juga menekankan, pembangunan infrastruktur bukan hanya untuk urusan ekonomi. Tetapi pembangunan infrastruktur juga merupakan urusan mempersatukan bangsa Indonesia yang merupakan negara besar.

Baca juga: Moeldoko: Jokowi-JK Tak Hanya Membangun Infrastruktur, tetapi juga Peradaban Manusia

"Bayangkan, 17 ribu pulau, 514 kabupaten dan kota, 34 provinsi. Bagaimana mempersatukan negara ini kalau tidak ada konektivitas, pelabuhan, bandara, jalan yang sambung menyambung mempersatukan negara sebesar negara kita Indonesia ini," kata dia.

Jokowi pun mengaku sangat menghargai pembangunan Bandara APT Pranoto ini yang diinisiasi oleh pemerintah daerah setempat. Pemerintah pusat, kata dia, hanya membantu sedikit terkait anggaran.

"Ini akan saya pakai untuk contoh agar provinsi dan daerah lain mencontoh apa yang sudah dikerjakan oleh provinsi Kalimantan Timur," kata dia.

Kompas TV Pemerintah memastikan akan menjaga kondisi ekonomi domestik tetap bertumbuh positif.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com