Soal Pembakaran Bendera, Ketum PP Muhammadiyah Minta Semua Pihak Tahan Diri

Kompas.com - 25/10/2018, 12:05 WIB
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai diterima Presiden Jokowi di Istana bersama 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.KOMPAS.com/Ihsanuddin Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai diterima Presiden Jokowi di Istana bersama 177 mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/8/2018) siang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta semua pihak menahan diri dalam menyikapi kasus pembakaran bendera di Garut.

"Diimbau agar seluruh umat Islam dan warga bangsa dapat menahan diri dengan tetap bersikap tenang dan tidak berlebihan dalam menghadapi masalah yang sensitif ini," kata Haedar melalui keterangan tertulis, Kamis (25/10/2018).

Haedar meminta kasus pembakaran bendera tersebut tak menjadikan umat Islam dan bangsa Indonesia tepecah-belah dan saling bertentangan satu sama lain.

Haedar mengimbau agar masyarakat menghindari aksi-aksi yang dapat menambah persoalan menjadi bertambah berat dan dapat memperluas suasana saling pertentangan di tubuh umat dan bangsa.

Baca juga: Soal Pembakaran Bendera, Menteri Lukman Ingatkan Masyarakat Hormati Proses Hukum

"Beban bangsa Indonesia sungguh berat dengan berbagai masalah seperti korupsi dan kesulitan ekonomi, sehingga jangan ditambah dengan masalah baru," sambung dia.

Haedar melanjutkan, semua pihak perlu mengedepankan jiwa ikhlas untuk berusaha saling meminta maaf dan memberi maaaf satu sama lain berlandaskan spirit ukhuwah sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Ia mengatakan semua komponen bangsa pada dasarnya mencintai Indonesia dan tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim diri paling nasionalis.

"Khusus kepada warga dan seluruh jajaran di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah agar tidak melakukan aksi-aksi massa dalam merespons masalah pembakaran bendera tersebut," lanjut Haedar.

Haedar berpesan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk dapat menyikapi dan menghadapi masalah ini dengan arif dan seksama, serta mencari solusi yang terbaik bagi keselamatan bangsa.

Baca juga: Wiranto: Jangan Bawa Kasus Pembakaran Bendera ke Ranah Politik

Ia mengatakan sikap mengayomi secara adil dan bijakasana kepada seluruh warga dan komponen bangsa sangat diutamakan.

Haedar mengingatkan pemerintah agar tak keliru mengambil langkah, karena boleh jadi di balik masalah ini terdapat berbagai tautan masalah yang tersimpan dan tidak sederhana untuk dipecahkan secara instan.

Ia pun mengimbau kepolisian bertindak obyektif dan profesional sesuai koridor hukum yang berlaku disertai kemampuan membaca realitas secara dan bijak

"Manakala penyelesaian hukum atas kasus ini bersifat parsial, tidak menyentuh substansi masalah utama, dan tidak menunjukkan objektivitas yang menyeluruh, maka dapat menimbulkan ketidakpuasan publik secara luas," kata dia.

"Kami percaya pimpinan kepolisian di seluruh tingkatan dapat bertindak bijak, adil, objektif, dan seksama dalam menyelesaikan kasus ini secara hukum yang berdiri tegak di atas fondasi keadilan yang otentik," kata Haedar lagi.

Baca juga: Polisi Sebut Video Viral Pembakaran Bendera di Garut Bukan Rekaman Utuh

Diberitakan sebelumnya, pembakaran bendera terjadi pada saat perayaan Hari Santri di lapangan alun-alun Limbangan, Garut, Senin (22/10/2018).

Video pembakaran bendera tersebut viral dan menghebohkan jagat media sosial. 

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar konpers dan menyatakan bahwa polisi sedang memproses kasus ini. Wiranto pun mengimbau masyarakat agar tetap tenang. 

Dalam kasus ini, sebanyak tiga orang terduga sudah diamankan Polres Garut.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X