Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Karena Sudah Jengkel, Keluarlah Itu Sontoloyo...

Kompas.com - 24/10/2018, 19:05 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengaku jengkel terhadap politikus yang mengadu domba, fitnah, dan memecah belah untuk meraih kekuasaan.

Ia mengatakan, karena jengkelnya, saat acara pembagian 5.000 sertifikat lahan di Lapangan Sepakbola Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10/2018), keluarlah pernyataan "politikus sontoloyo" untuk menyebutkan politisi yang melakukan praktik seperti itu.

Alasan itu diungkap Jokowi saat menerima pimpinan gereja dan rektor/ketua perguruan tinggi Kristen seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (24/10/2018).

Baca juga: Kritik Jokowi, Fadli Zon Sebut Sontoloyo Istilah yang Agak Kasar

"Sebetulnya ini dimulai dari urusan politik, yang sebetulnya setiap lima tahun pasti ada. Dipakailah yang namanya cara-cara politik yang tidak beradab, yang tidak beretika, yang tidak bertata krama Indonesia. Cara-cara politik adu domba, cara-cara politik yang memfitnah, cara- cara politik yang memecah belah hanya untuk merebut sebuah kursi, sebuah kekuasaan, menghalalkan segala cara," ujar Jokowi.

"Makanya saya sampaikan, politikus sontoloyo, ya itu, jengkel saya," lanjut dia.

Jokowi mengaku, selama ini ia menahan diri untuk tak mengeluarkan pernyataan seperti itu.

Akan tetapi, menurut dia, berlangsung cara-cara politik kotor hanya demi meraih kekuasaan baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi, bahkan perebutan kursi presiden.

"Saya itu enggak pernah pakai kata-kata seperti itu. Karena saya itu sudah jengkel, keluarlah itu (sontoloyo). Saya tuh biasanya bisa ngerem. Tapi sudah jengkel, ya gimana," lanjut Jokowi.

Baca juga: Sebut Banyak Politisi Sontoloyo, Ini Penjelasan Jokowi

Jokowi menegaskan, sejak merdeka 73 tahun lalu, persatuan Indonesia dalam keberagaman sudah diakui dunia.

Banyak negara mengagumi Indonesia yang beragam suku, bahasa, adat, tradisi, dan agama, tetapi bisa bersatu sebagai sebuah bangsa.

"Yang menilai kan dari luar. Nilainya kita ini A loh. Kalau di perguruan tinggi, cumlaude," kata Jokowi.

Sejak merdeka. lanjut dia, masyarakat di Indonesia yang beragam selalu hidup harmonis.

Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan masyarakat agar berhati-hati dan cermat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kalimat-kalimat negatif yang keluar dari mulut politikus.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com