Diminta Bagikan Uang E-KTP untuk Anggota DPR, Irvanto Dijanjikan Rp 1,5 Miliar

Kompas.com - 23/10/2018, 16:17 WIB
Irvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (19/9/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINIrvanto Hendra Pambudi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (19/9/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Irvanto Hendra Pambudi mengaku pernah membagikan uang yang berasal dari proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) kepada sejumlah anggota DPR RI. Irvan mengaku dijanjikan uang Rp 1,5 miliar atas tindakannya membagikan uang tersebut.

"Saya dijanjikan Rp 1,5 miliar untuk pribadi saya. Tapi sampai sekarang saya belum terima," ujar Irvanto saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Baca juga: Novanto Kembali Sebut 9 Nama Anggota DPR yang Diduga Terima Uang E-KTP

Menurut Irvanto, perintah membagikan uang itu disampaikan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong. Beberapa kali, Setya Novanto yang menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar juga menyuruh Irvan untuk membagikan uang kepada anggota DPR. Namun, janji pemberian uang Rp 1,5 miliar tersebut disampaikan oleh Andi Narogong.

Adapun, beberapa anggota DPR yang diberikan uang oleh Irvanto yakni, Chairuman Harahap, Agun Gunandjar, Jafar Hafsah, Melchias Markus Mekeng dan Markus Nari.

Dalam kasus ini, Made Oka Masagung dan Irvanto didakwa menjadi perantara uang suap untuk mantan Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. Made Oka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) tahun 2011-2013.

Baca juga: 4 Kali Jadi Saksi Kasus E-KTP, Pengusaha Money Changer Mengeluh Capek

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Made Oka dan Irvanto juga didakwa merekayasa proses lelang dalam proyek pengadaan e-KTP. Irvan juga didakwa menjadi perantara suap untuk sejumlah anggota DPR RI.

Selain memperkaya Setya Novanto, perbuatan Irvan dan Made Oka diduga telah memperkaya sejumlah orang dan korporasi. Perbuatan yang dilakukan bersama-sama itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Stafsus Mensesneg Ajak Semua Pihak Hentikan Perdebatan soal Prioritas Kesehatan atau Ekonomi

Nasional
Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Mahfud: Selalu Ada Kritik Bansos Dikorupsi, Itu Musibah Sudah Diproses Hukum

Nasional
Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Percepat Capaian Vaksinasi Covid-19, Anggota TNI-Polri dan BIN Dilatih Jadi Vaksinator

Nasional
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali

Nasional
Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Airlangga: Pelacakan Covid-19 Sistem Digital Segera Diberlakukan

Nasional
Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Jokowi Diusulkan Undang Para Mantan Presiden untuk Beri Masukan Penanganan Covid-19

Nasional
BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

BIN Pastikan Selidiki Peretasan Laman Setkab dan Bakal Proses Hukum Pelaku

Nasional
Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Nasional
Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Politisi Gerindra Sebut Kerja DPR Semakin Dekat dengan Rakyat

Nasional
 Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Ketua DPR Disebut Minta Sekjen Batalkan Rencana Fasilitas Isoman di Hotel

Nasional
Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Pemerintah Diminta Hindari Gesekan Politik yang Tak Perlu Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

Nasional
Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Nasional
Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Website Sekretariat Kabinet Diretas, Polri hingga BIN Turun Tangan

Nasional
Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Begini Cara Daftar Upacara Virtual HUT ke-76 RI Bersama Jokowi, Tersedia 40.000 Kuota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X